Merdeka.com - Kebijakan rekam biometrik sebagai syarat untuk para jemaah umrah Indonesia yang diberlakukan Arab Saudi, menuai protes kalangan pengusaha travel. Sebab, kebijakan tersebut dianggap memberatkan bagi jemaah, baik dari segi waktu, tenaga maupun finansial.

Akibat kebijakan ini, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri), berencana memboikot pemberangkatan jemaahnya sebagai aksi protes pada 20 Januari 2019 mendatang.

"Aksi boikot ini Insya Allah tidak hanya Amphuri di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia," kata Pelaksana Tugas Ketua Amphuri Jatim, Muhammad Sofyan Arif, Sabtu (29/11).

Sofyan menjelaskan, kebijakan biometrik sebagai syarat visa diberlakukan pemerintah Arab Saudi untuk jemaah umrah Indonesia sejak 17 Desember 2018 lalu. Sejak diberlakukan, kata Sofyan, timbul berbagai hambatan yang dialami oleh jemaah.

Ia mencontohkan, rekam biometrik oleh VFS Tasheel fasilitasnya sangat minim dan hanya ada dibeberapa kota besar saja. Di Jawa Timur, rekam biometrik hanya bisa dilakukan di dua tempat, yakni di BG Junction Surabaya dan di Kantor Pos Malang.

Selain itu, waktu pelaksanaannya tidak berbarengan dengan proses pengurusan paspor.

"Itu menjadi persoalan bagi jemaah yang berada di daerah jauh atau bahkan luar pulau. Belum lagi biaya tambahan rekam biometrik tujuh dolar AS atau lebih dari seratus ribu rupiah per orang," ungkapnya.

Sofyan menambahkan, terkait rencana boikot ini pihaknya telah mensosialisasikannya pada jemaah umrah yang terjadwal berangkat pada 20 Januari 2019 ke atas.

Dewan Pengurus Pusat Amphuri akan memfasilitasi anggotanya untuk me-reschedule ke pihak maskapai maupun hotel jemaah menginap. "Anggota Amphuri sudah menyampaikan itu ke jemaahnya," tandasnya.