Merdeka.com - Pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Provinsi Banten sempat ditunda. Ombudsman mencium indikasi praktik jual beli kursi dibalik proses penundaan hasil pengumuman peserta yang berhasil lolos seleksi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Bambang P Sumo mengatakan pihakmya telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan jual beli kursi pada proses PPDB di provinsi Banten.

"Kita telah mendapatkan laporan dari masyarakat, Yang sudah terdaftar di satu ranking tapi hilang dia tidak diterima padahal masuk dalam kuota. Kemudian ada juga yang melaporkan soal pungutan ditawari-tawari tapi (masyarakat) ya tidak berani melaporkan resmi," kata Bambang kepada wartawan, Senin (1/7).

Disampaikan, Bambang saat ini tim yang dibentuk oleh Ombudsman sedang melakukan pendalaman terkait dari laporan masyarakat dan mengumpulkan bukti-bukti.

"Nah itu jadi catatan kami nanti hasilnya kita akan rilis kembali," katanya.

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan sempat dilakukan penundaan pengumuman hasil PPDB sangat fatal dan menyulitkan masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan publik terkait proses PPDB di Banten.

"Pengumuman jangan ditunda. Itu kebijakan yang salah dan keputusan fatal. Umumkan saja dulu, kalau ada koreksi nanti bisa diatur kemudian. Kalau tidak, akan menimbulkan kecurigaan. Laporkan masalahnya ke Gubernur dan Wagub. Kalau mau ambil keputusan yang pelik, laporkan ke kami biar bisa dikasih saran," kata Wahidin.

Untuk diketahui sebelumnya, pengumuman PPDB SMA/SMK se-Banten sempat ditunda. Pengumuman peserta yang lolos seleksi seharusnya dilakukan pada hari Sabtu (29/6) diundur menjadi hari Minggu (30/6). Dinas Pendidikan Provinsi Banten beralasan ditunda lantaran belum lapor ke Gubernur.

Dalam surat yang diterbitkan Dindik tersebut menyatakan penundaan sampai batas waktu yang akan ditetapkan. Alasan penundaan yakni karena ada proses penyelesaian teknis.