Merdeka.com - Pengamat kepolisan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto enggan meragukan, surat laporan hasil penyelidikan (LHP) soal dugaan tambang ilegal yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri, saat itu Ferdy Sambo.

Adapun surat dengan Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022 tersebut, bersifat rahasia yang turut menyeret nama-nama perwira tinggi Polri, salah satunya Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

“Saya kira pemeriksaan dilakukan Divpropam ini bukan asal-asalan dan itu dilakukan secara profil sudah ada buktinya, ada surat pemeriksaan dari Karopaminal (saat itu dijabat Hendra Kurniawan) juga, kemudian juga ada surat rekomendasi dari Kadivpropam (saat itu dijabat Ferdy Sambo), artinya semua prosedur formal di kepolisian dilakukan,” yakin Bambang saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (27/11).

Bambang mengatakan, menjadi aneh jika terbongkarnya kasus Ismail Bolong ini menjadi dugaan upaya balas dendam antara Sambo dan Hendra kepada Komjen Agus, terkait kasus kematian Brigadir J. Sebab, kasus Brigadir J terjadi dalam rentang waktu yang berlainan dengan pemeriksaan Ismail Bolong yang dilakukan lebih dulu.

“Makanya jadi aneh kalau dibilang itu upaya bales dendam, karena saat itu Maret-April belum ada motif bales dendam bahkan rekomendasinya melindungi para petinggi dan personel terlibat dalam kasus tambang ilegal ini,” jelas Bambang.

Bambang menyatakan, justru saat ini Polri patut bersyukur karena kinerjanya kembali dievaluasi. Apakah kasus Ismail Bolong mampu diungkap dengan transparan kepada publik bilamana betul melibatkan sejumlah perwira tinggi.

“Kalau saat ini surat itu terbuka ya kita patut bersyukur ada borok internal yang ketahuan karena kepolisian butuh evaluasi dan reformasi kontrol pengawasan ini,“ Bambang menutup.