Pencairan Dana BLT Desa Baru 32 Persen
Merdeka.com - Sejumlah program bantuan pemerintah direalisasikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari perlambatan ekonomi akibat Covid-19. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, realisasi penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) desa masih di persentase 32 persen atau 17.259 desa. Angka ini disebutnya mengalami percepatan dalam realisasinya.
"Kemarin 17.259 desa atau sekitar 32 persen dari desa yang duitnya sudah ada, loncatannya bagus sih," kata Halim saat wawancara siaran langsung dengan merdeka.com, Rabu (20/5).
Halim bercerita, sebelumnya realisasi BLT Desa sempat mengalami kendala. Dalam prosedur pencairan dana, dilakukan terlebih dahulu pendataan atau verifikasi oleh relawan tingkat RT sebanyak tiga orang.
Setelah data terkumpul, diserahkan ke tingkat Kabupaten untuk sinkronisasi sekaligus untuk memastikan penerima dan BLT Desa bukan penerima bantuan yang termasuk program rutin pemerintah seperti kartu prakerja, PKH.
Pada proses sinkronisasi itu, sambung Halim, data-data yang masuk terus menumpuk dan berdampak tersendatnya terhadap realisasi pencairan.
Halim menjelaskan, perlunya sinkronisasi data calon penerima dana BLT Desa agar tidak adanya tumpang tindih.
"Kok penyalurannya lambat karena ternyata masalahnya di tingkat kabupaten yang memang kita berikan alur agar pasca musdes (musyawarah desa) itu dibawa ke kabupaten untuk sinkronisasi supaya tidak terjadi overlapping," ujarnya.
Menyadari adanya kendala, Halim mengeluarkan Instruksi Menteri yang bertujuan untuk mempersingkat pencairan dana. Dia mengatakan dalam instruksi itu mengatur bahwa maksimal pencairan setelah data dari desa masuk, selama 4 hari.
"Saya keluarkan instruksi menteri agar desa yang sudah setor dokumen calon penerima musdes ke kabupaten dan sudah melebihi 4 hari kerja, langsung dicairkan biar pemerintah daerah yang sesuaikan," jelasnya.
"Ini terjadi percepatan akhirnya. Jadi, lama boleh ada di Pemda maksimal 5 hari kerja," terang Halim.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca SelengkapnyaKhusus di bulan Februari, Bulog sudah mengeluarkan 60 ribu ton beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Angka pembayaran klaim dan manfaat BRI Life meningkat 10,59 persen dibandingkan dengan realisasi pembayaran klaim per Desember 2022.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaKendaraan pribadi cukup banyak memakan biaya baik sebelum maupun saat melakukan perjalanan mudik Lebaran.
Baca SelengkapnyaMeskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya“Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” kata Tom.
Baca Selengkapnya