Better experience in portrait mode.
Penampakan 'Istana Megah' Tersangka Tamron yang Disita Kejagung Terkait Kasus Korupsi Komoditas Timah

Istana Megah Milik Tersangka Korupsi Disita Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita rumah mewah milik tersangka korupsi Tamron, yang terletak di Summarecon Serpong, Banten.

Tamron terjerat kasus korupsi dalam pengelolaan komoditas timah di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Tim penyidik akan terus menggali fakta baru dari rumah tersebut.

Kejagung juga memeriksa artis Sandra Dewi terkait kasus korupsi timah. Pemeriksaan kali ini berkaitan dengan perjanjian pranikah dan pemisahan harta dengan suami Sandra, Harvey Moeis.

Penyidik Kejagung temukan bukti baru terkait kasus korupsi timah. Pembaca dapat menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Soal Anggaran Pendidikan

Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Soal Anggaran Pendidikan

Debat sengit terjadi dalam rapat kerja Komisi X DPR RI. Anggota PKS, Ledia Hanifa Amaliah, mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan untuk pembangunan fisik.

Ledia menduga dana pendidikan bisa disalahgunakan dengan mengarang-ngarang pembangunan semata demi mendapatkan dana cair. Ia meminta klarifikasi dari pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pertanyaan Ledia mencerminkan kekhawatiran akan penggunaan dana pendidikan yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Pembaca akan penasaran dengan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.

Dalam debat ini, Ledia Hanifa Amaliah memperjuangkan penggunaan dana pendidikan yang lebih baik. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
VIDEO: Ono PDIP Langsung Menohok Keras ke Kementan soal Pupuk, Menteri Keliling Indonesia!

PDIP Tantang Kementan Soal Pupuk

Anggota Komisi IV DPR dari PDIP, Ono Surono, menohok Kementan terkait pupuk bersubsidi.

PDIP mempertanyakan sistem kartu tani dan t-Pubers yang menyebabkan salah salur pupuk.

Rapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia membahas masalah pupuk bersubsidi.

Kesimpulan: PDIP mengkritik sistem pupuk bersubsidi dan mengajak pembaca untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Jokowi Bantah Beri Bansos untuk Pelaku Judi Online

Jokowi Bantah Beri Bansos untuk Pelaku Judi Online

Presiden Jokowi blak-blakan menanggapi soal pemain judi online akan menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Jokowi menegaskan bahwa tidak akan ada bansos untuk pelaku judi online.

Hal ini menjadi klarifikasi dari polemik yang sedang berlangsung.

Dengan tegas, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial kepada pelaku judi online. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Usai Terima Aduan Kubu Pegi Setiawan, Kejagung Minta Jaksa Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kejagung Minta Jaksa Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Vina

Kejagung meminta jaksa profesional tangani kasus pembunuhan Vina dan Eky yang ditangani Polda Jabar. Mereka akan mengawasi kerja jaksa di daerah yang akan menerima pelimpahan berkas tersangka Pegi Setiawan.

Pengacara tersangka Pegi Setiawan meminta Kejagung hati-hati dalam menerima berkas kasus pembunuhan Vina dan Rizky dari Polda Jabar. Mereka berharap penanganan perkara ini tidak menyisakan kejanggalan seperti pada tahun 2016.

Kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mencuat setelah film 'Vina: Sebelum 7 Hari' tayang di bioskop. Terdapat 11 orang yang menjadi pelaku, delapan di antaranya telah divonis penjara seumur hidup.

Kejagung akan memastikan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky dilakukan secara profesional. Baca juga ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
Mahfud Md Ungkap Mafia Pertambangan Tak Terkendali

Mahfud Md Ungkap Mafia Pertambangan Tak Terkendali

Mantan Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan keberhasilannya dalam melawan mafia pertambangan yang tak terkendali.

Meski izin usaha pertambangan sudah dicabut, aktivitas mafia pertambangan tetap berjalan di Sangihe, Sulawesi Utara.

Mahfud mengirim jenderal dan berkoordinasi dengan Menteri Investasi serta Menteri ESDM untuk menyelesaikan masalah ini.

Meskipun izin akhirnya dicabut, Mahfud melihat bahwa aktivitas pertambangan ilegal tersebut kembali berjalan. Geser ke atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
DPR Dorong Pemerintahan Sistem Komando

DPR Dorong Pemerintahan Sistem Komando

Komisi IV DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia membahas persoalan pupuk bersubsidi.

Anggota Komisi IV DPR, Azikin Solthan menegaskan persoalan pupuk terkait hajat hidup orang banyak. Azikin tak mau ada gubernur, bupati ada yang menolak soal penyaluran pupuk.

Azikin meminta pemerintahan ini sistem komando, sehingga gubernur dan bupati harus patuh dalam penyaluran pupuk.

Rapat DPR membahas persoalan pupuk bersubsidi dan menekankan pentingnya pemerintahan sistem komando. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
VIDEO: Harta Kekayaan AHY Disorot, Langsung Melesat Tembus Rp 116 M Saat Jabat Menteri ATR

Harta Kekayaan AHY Melonjak Pesat

Harta kekayaan Agus Harimurti Yudhono tengah disorot. Menteri ATR/BPN itu melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK pada 8 Mei 2024. AHY mulai dilantik sebagai Menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024.

Dilihat dari situs LHKPN KPK, Rabu (19/6) tercatat, AHY memiliki sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 35 miliar rupiah. Kemudian, AHY tercatat memiliki 7 kendaraan senilai Rp 6,9 miliar.

Adapun kendaraan yang tercatat, merupakan hasil sendiri. Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp5,1 miliar. Lalu surat berharga senilai Rp3 miliar dan kas dan setara kas senilai Rp65 miliar.Tercatat juga harta lainnya, senilai Rp299 juta.

Total harta kekayaan AHY senilai Rp116.530.289.450. Total harta tersebut melonjak pesat, dibandingkan dengan total harta kekayaan sebelumnya pada 3 Oktober 2016, senilai Rp20,405,125,024. AHY juga tidak memiliki hutang menurut LHKPN KPK.

Geser👉
VIDEO: Rieke 'Oneng' Singgung Penggunaan APBN: Masa Buat Korban Judi Online Saja Bisa!

Rieke Singgung Penggunaan APBN, Korban Judi Online Bisa?

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menyinggung alokasi dana APBN yang bisa membantu tenaga honorer.

Rieke meminta agar APBN tidak hanya untuk korban judi online, tetapi juga untuk membantu tenaga honorer lainnya.

Rieke berpendapat bahwa jika alokasi dana APBN dikumpulkan dengan data yang akurat, pasti cukup untuk membantu tenaga honorer.

Dukung pembacaan ringkasan menarik lainnya dengan menemukan topik berbeda. Geser ke atas!

Geser👉
VIDEO: Rieke 'Oneng' Bela Honorer, Aturan BKN Mal Administrasi

Rieke 'Oneng' Bela Honorer, Aturan BKN Mal Administrasi!

Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka berbicara lantang terkait aturan-aturan kepegawaian yang tidak masuk akal.

Rieke mengatakan aturan-aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru menyulitkan profesi tenaga honorer.

Oleh karena itu, Rieke mengindikasikan batal demi hukum, karena adanya cacat hukum dan mal administrasi.

Kesimpulannya, aturan kepegawaian BKN dinilai tidak masuk akal dan sulitkan profesi tenaga honorer. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Sejoli 'Mobil Goyang' Kepergok Satpam

Sejoli 'Mobil Goyang' Kepergok Satpam

Sejoli 'Mobil Goyang' Kepergok Satpam, Tancap Gas di Parkiran Bak Film Action

Sepasang sejoli kepergok mesum dalam mobil di parkiran salah satu mal di Kota Bandung, Jawa Barat. Pengemudi langsung tancap gas saat ketahuan petugas keamanan. Peristiwa ini terekam dalam video diunggah sejumlah akun media sosial.

Dalam rekaman terlihat mobil berwarna hitam melaju kencang melewati adangan petugas, meluncur dari lantai atas ke lantai bawah. Mobil akhirnya berhasil dicegah keluar dari gedung parkir. Beberapa petugas pun menghampiri pengemudi.

Kapolsek Regol AKP Aji Riznaldi membenarkan kejadian tersebut. Peristiwa terjadi pada 13 Juni 2024 lalu, pada sore hari. AKP Aji mengatakan kasus diselesaikan secara restorative justice karena kedua korban masih di bawah umur. Geser Ke Atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
VIDEO: Ultimatum Tegas DPR Minta KemenpanRB Basmi Mafia Tenaga Honorer

DPR Minta KemenpanRB Basmi Mafia Tenaga Honorer

DPR meminta KemenpanRB untuk membasmi mafia tenaga honorer.

Aliansi tenaga honorer menyampaikan aspirasi terkait kejelasan profesi mereka.

Rapat aspirasi di DPR membahas isu tenaga honorer dan pemalsuan tenaga honorer.

Baca juga ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda. Geser Ke Atas.

Geser👉
Prabowo Dipanggil PTUN Terkait Gugatan Pangkat Jenderal

Prabowo Dipanggil PTUN Terkait Gugatan Pangkat Jenderal

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memanggil Prabowo Subianto terkait gugatan pangkat jenderal yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas.

Gugatan ini telah didaftarkan sejak 28 Mei 2024 dengan perkara Nomor 186/G/2024/PTUN.JKT. Penganugerahan pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo digugat karena dianggap berpengaruh pada pangkat yang dia sandang.

Pada persidangan 12 Juni 2024, Majelis Hakim memerintahkan pemanggilan Prabowo untuk dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut dilaksanakan pada 20 Juni 2024 di PTUN Jakarta.

Kehadiran Prabowo dalam sidang tersebut belum dapat dipastikan. Namun, Prabowo memenuhi kriteria untuk dihadirkan berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Geser👉