Pemkot Solo larang berkampanye di CFD

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melarang warga melakukan kegiatan bernuansa politik atau kampanye di area car free day (CFD) setiap Minggu pagi. Area bebas kendaraan di Jalan Slamet Riyadi tersebut hanya diperuntukkan bagi warga berolahraga atau kegiatan lainnya.

Larangan itu dikemukakan Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo usai adanya laporan kegiatan bernuansa politik yang dilakukan oleh sekelompok orang di CFD Solo pada Minggu (29/3) lalu. Kejadian tersebut, kata Rudyatmo, tidak boleh terulang kembali.

"Ini harus kita jadikan pengalaman terakhir. CFD itu hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, tidak untuk kepentingan lainnya (politik)," ujar pria yang akrab dipanggil Rudy di Solo, Jumat (4/5).

Oria berkumis tebal itu mengaku telah memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan selama pelaksanaan CFD dari pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB.

"Kalau ditemukan ada yang beraktivitas atau kegiatan bernuansa politik, kita akan menertibkan," tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Hari Prihatno menambahkan, sejak pertama kali diluncurkan oleh mantan Wali Kota, Joko Widodo (Jokowi) tahun 2010, CFD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, orasi atau kampanye. CFD merupakan arena bagi masyarakat untuk kegiatan berolahraga dan pertunjukan kesenian.

"Dari zamannya pak Jokowi jadi wali kota, CFD dilarang untuk dijadikan sebagai tempat berpolitik, kampanye atau orasi. Pernah dulu ada orang yang menyampaikan orasi untuk masyarakat Kendeng langsung kita tidak izinkan," katanya.

Menurut Hari, tidak semua kelompok atau pegiat acara dengan leluasa masuk ke arena CFD. Pihaknya menerapkan sejumlah persyaratan untuk ditaati. Jika peraturan itu sesuai dengan ketentuan maka mereka bisa masuk CFD.

"Kita sudah menentukan mekanisme perizinan, sesuai konten kegiatannya. Tujuannya untuk menyeleksi, kalau tidak sesuai ya enggak kita izinkan," tandasnya.

Hanya saja, yang membuatnya kesulitan selama ini adalah adanya kegiatan bernuansa politik atau kampanye masuk secara tiba-tiba. Sehingga pihaknya sulit mengontrol, apalagi tanpa ada pemberitahuan atau izin resmi ke Dishub.

"Kita aja terus memantau, untuk mengetahui ada nuansa politik atau tidak. Kalau ada nuansa kampanye langsung kita tertibkan," tegasnya.