Pemerintah rencanakan bangun penjara di pulau terluar
Merdeka.com - Pemerintah berencana membangun Lembaga Pemasyarakatan (LP) di pulau-pulau terluar Indonesia. Rencana ini merupakan salah satu bagian dalam Paket Kebijakan Reformasi Hukum.
Menko Polhukam, Wiranto menjelaskan, rencana tersebut ingin diwujudkan setelah mengetahui banyak Lapas besar telah kelebihan kapasitas. Sehingga banyak menimbulkan efek samping.
"Para pelaku narkoba teroris tindak pidana yang lain kalau dicampur sama dengan mengadakan pelatihan di lapas, melengkapi keahlian mereka," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10).
Menurut Wiranto, pemerintah saat ini terus melihat sejumlah pulau memenuhi kriteria. Di antaranya pulau memiliki sarana dibutuhkan khususnya sarana keamanan.
"Nantinya Lapas ini kita taruh aparat keamanan kita sekaligus menjaga perbatasan kita supaya perbatasan kita tidak telanjang dan ada penunggunya," ujarnya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menambahkan terus mengevaluasi mana saja pulau terluar yang dapat dibangun Lapas dengan kapasitas besar. Saat ini, kata dia, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda).
"Sudah saya perintahkan Dirjen (KemenkumHAM) dan Sesdirjen untuk mengevaluasi lapas mana yang bisa kita geser," ujarnya.
Yasonna mengakui pembangunan Lapas di pulau terluar membutuhkan kajian yang cukup lama. Sebab, banyak hal yang harus dicermati, seperti cara merelokasi terpidana dari Lapas besar di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas ke Lapas, serta pembangunan tak hanya sekedar membangun Lapas, namun diperlukan pula membangun sejumlah fasilitas yang berguna bagi para penjaga lapas maupun untuk terpidana.
"Misalnya tempat olahraga, tenis, supaya petugas jangan bosan. Nah kalau ada TNI mungkin di situ tempat latihan, seperti misalnya di Nusakambangan di situ ada latihan Kopassus. Jadi takut lah dia (napi) lari. Karena bisa ditembak dia," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini meyakini nantinya Lapas yang dibangun di Pulau-Pulau terluar tersebut akan membuat 'takut' para terpidana untuk mengulangi perbuatannya. Dia mengakui lapas nantinya akan dibuat seperti keadaan Lapas Nusakambangan seperti dulu yang ditakuti oleh para pelaku kejahatan.
"Ya karena dibilang orang Nusakambangan enggak menakutkan lagi," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaTampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaKegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaTahapan pemilu menjadi inti dari proses demokrasi ini, yang secara menyeluruh melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terstruktur.
Baca SelengkapnyaBerbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca Selengkapnya