Merdeka.com - Juru Bicara Pemerintah Indonesia untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menegaskan bahwa rapid test yang saat ini sedang dijalankan ditujukan untuk penapisan atau penyaringan. Bukan sebagai sarana untuk menegakkan diagnosa.

"Rapid test bukan untuk menegakkan diagnosa. Tetapi merupakan penapisan, penyaringan, screening untuk mengarah pada kasus-kasus positif," kata dia, dalam konferensi pers di BNPB, Jumat (27/3).

Karena itu, dia mengatakan masyarakat yang mendapatkan hasil negatif dalam rapid test diharapkan tidak mengambil kesimpulan bahwa dirinya bebas dari Covid-19.

"Karena beberapa kasus negatif sebenarnya adalah kasus yang sudah terinfeksi tapi masih kurang dari 7 hari sehingga antibodi belum terbentuk maka saat pemeriksaan bisa memberikan kesan gambaran negatif," ujar dia.

Karena itu, lanjut Yuri, seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang tujuh hari kemudian setelah pemeriksaan yang pertama. "Sebenarnya virusnya sedang berproses. Karena kita bisa mendapatkan antibodi itu pada umumnya setelah hari ke-7," lanjut dia.

Dia menambahkan, jika dalam pemeriksaan yang dilakukan tujuh hari kemudian, kembali didapatkan hasil negatif, maka dapat dikatakan orang tersebut tidak sedang terinfeksi Covid-19.

"Tapi bukan berarti kebal. Anda belum terinfeksi dan sangat mungkin bisa terinfeksi manakala kontak dekat dengan kasus positif tetap dilakukan. Tidak memperhatikan jaga jarak. Ini pasti akan memberikan dampak yang besar," tegas Yuri.

"Kita harus mewaspadai betul bahwa rapid test tidak memberikan jaminan bahwa kita tidak akan pernah sakit. Pahami ini dengan tujuan sebagai isyarat untuk lebih berhati-hati lagi bukan untuk meyakinkan bahwa saya tidak sakit dan tidak akan sakit," imbuhnya.

Pemerintah akan terus berupaya untuk menemukan kasus positif Covid-19 di tengah masyarakat. "Pemerintah secara aktif mencari kasus positif di masyarakat dengan menggunakan rapid test. Sudah mendistribusikan rapid test sudah hampir 500.000 ke seluruh provinsi. Manfaatkan ini dalam kaitan dengan tracing," tandasnya.