'Pemerintah masih sangat lemah dalam program deradikalisasi'

Rabu, 16 Mei 2018 20:04 Reporter : Hari Ariyanti
'Pemerintah masih sangat lemah dalam program deradikalisasi' Penjagaan Dermaga Wijayapura. ©2018 Merdeka.com/Abdul Azis Rasjid

Merdeka.com - Pemerintah masih dinilai lemah dalam program deradikalisasi untuk memutus mata rantai penyebaran paham terorisme. Di satu sisi, penindakan terus dilakukan pemerintah. Tapi di sisi lain semakin banyak warga yang terlibat kasus terorisme. Hal ini disampaikan pengamat terorisme Universitas Indonesia, Solahudin, Rabu (16/5).

"Yang jadi soal itu penindakan terus berlangsung tapi makin banyak orang terlibat kasus terorisme. Jadi yang jadi masalah itu ada di soft approach. Pemerintah Indonesia masih sangat lemah dalam program deradikalisasi kontra radikalisme," jelasnya ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dalam penindakan terorisme atau penegakan hukum (hard approach) menjadi kewenangan kepolisian. Sedangkan deradikalisasi menjadi tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Deradikalisasi ini sangat penting dalam rangka memberantas akar terorisme.

"Hard approach hanya menyelesaikan tindak pidana terorisme, tidak menyelesaikan akar masalah terorisme. Akar masalah terorisme penanganannya dengan program-program soft approach BNPT," kata Solahudin.

Mengenai keterlibatan ASN atau keluarga ASN dalam aksi terorisme, Solahudin mengatakan fenomena ini bukan hal baru. Istri terduga teroris di Sidoarjo disebut merupakan ASN Kementerian Agama.

"Tahun 2010 ada aksi-aksi penembakan terhadap polisi oleh mantan TNI namanya Yuli Harsono. Kemarin deportan ingat ada pegawai eselon IV dari Kementerian Keuangan yang ditangkap di Turki dikembalikan ke Indonesia. Kemudian kemarin ada pejabat di lembaga pemerintah tahun 2015 bawa keluarganya ke Suriah, kemarin mereka kembali," jelasnya.

Tak hanya ASN, ada juga polisi yaitu Bripka Saputra yang kemudian bergabung dengan ISIS. Saputra sebelumnya merupakan anggota Polres Batanghari. Pada 2014 diberitakan menghilang dan kemudian ia diketahui berada di Suriah.

"Jadi bukan fenomena yang baru bahwa ada PNS yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme," kata dia. Ia juga menambahkan virus terorisme bisa menjangkiti siapa saja. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini