Pemerintah diminta menindak kelompok tidak sejalan dengan Pancasila

Merdeka.com - Maraknya isu radikalisme diduga dilakukan beberapa kelompok di Indonesia, membuat banyak keresahan. Pemerintah diminta tidak segan melakukan penindakan dengan melakukan pembubaran. Apalagi kelompok itu juga tidak sejalan dengan Pancasila.

Dorongan pembubaran itu dilakukan Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keterangannya, Ketua Nasional Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Syaiful Rohim, mengatakan pihaknya mengutamakan mendukung Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai pandangan dasar bangsa tanpa kompromi.

"Kami juga mengutuk segala bentuk tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama apapun, dan meminta dilakukan tindakan hukum terhadap hal-hal tersebut," kata Syaiful, Jumat (2/6).

Dia menegaskan, pihaknya juga mendukung keputusan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, intoleran, serta kelompok berniat mengganti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Pemerintah juga diminta menindak tegas pejabat, aparat negara serta organisasi secara nyata mendukung kelompok intoleran, radikal dan bertentangan dengan Pancasila.

"Kami siap bekerja sama dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta instansi manapun untuk menyuarakan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Sebab keberagaman dan itu semua harus dipertahankan di negara ini," ujarnya.

Organisasi ini didirikan anggota dengan beragam suku, agama dan ras. Sekretaris Nasional Taufan Hunneman menuturkan, sudah ada 18 simpul terbentuk dalam forum ini. Atas dasar itu, pihaknya menegaskan mendukung langkah pemerintah dalam menegakkan ideologi bangsa. (mdk/ang)