Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah diminta kawal ketat peradilan TKI yang divonis gantung

Pemerintah diminta kawal ketat peradilan TKI yang divonis gantung Ilustrasi Hukuman Mati. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan hukum bagi WNI asal Ponorogo Rita Krisdianti, yang tersandung kasus narkoba di Malaysia. Setidaknya, pemerintah harus dapat memastikan Pengadilan Penang Malaysia dapat bersikap transparan dalam mengadili Rita yang sudah divonis hukuman gantung.

"Tentu yang paling utama pemerintah harus memberi perlindungan hukum sebaik-baiknya, harus dipastikan peradilan transparan. Dia punya pengacara yang layak. Keadilan bagi tertuduh," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Hanafi menyarankan, agar pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya diplomasi dengan Malaysia sehingga tidak terjadi hukuman eksekusi.

"Pemerintah memaksimal kan langkah diplomasi," jelas dia.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno mengatakan, semua cara akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan Rita dari hukuman mati. Meski demikian, Indonesia tetap akan menghormati hukum di Malaysia.

"Masih ada kesempatan naik banding ke Mahkamah Rayuan, dan juga nanti ke Mahkamah Federal," ucap Dubes Herman saat dihubungi merdeka.com.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN

Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh
TKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh

Pernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Jelang Mudik Lebaran KAI Siapkan 24 Kereta Tambahan, Simak Rute dan Jadwalnya
Jelang Mudik Lebaran KAI Siapkan 24 Kereta Tambahan, Simak Rute dan Jadwalnya

KAI juga telah menyiapkan armada kereta tambahan yang difokuskan untuk mengangkut para pemudik

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan
Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan

Tewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.

Baca Selengkapnya
Zulhas Pastikan Tidak Ada Tim Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo-Gibran
Zulhas Pastikan Tidak Ada Tim Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo-Gibran

Sehingga, pekerjaan untuk pemerintahan berikutnya akan bisa langsung berjalan.

Baca Selengkapnya