Merdeka.com - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberikan kuota seluas-luasnya untuk jemaah umrah Indonesia. Hal itu disampaikan Dirjen Administrasi Umum Urusan Perusahaan dan Muassasah Umrah Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Abdurrahman As-Saggaf saat bertemu sejumlah pejabat Kementerian Agama.

Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin mengatakan, pertemuan ini memang diagendakan untuk membahas sejumlah persiapan berkaitan dengan dibukanya penyelenggaraan umrah 1444 Hijriah. Kemenag ingin meng-update kebijakan Arab Saudi dalam penyelenggaraan umrah, khususnya setelah dua tahun pandemi.

"Alhamdulillah, dari pertemuan ini kita mendapat kepastian bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membuka seluas-luasnya jumlah kuota jemaah umrah tahun 1444 H, khususnya dari Indonesia," kata Nur Arifin.

Arifin menambahkan, dalam pertemuan itu juga di singgung terkait penerbitan visa. Di mana dalam prosesnya, tidak lagi harus melalui provider visa di Indonesia. Sebab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) kini bisa langsung bekerja sama dengan provider visa di Arab Saudi yang sudah diakui Kementerian Haji dan Umrah.

"Masa berlaku visa umrah yang awalnya hanya sebulan, kini menjadi tiga bulan. Jemaah umrah juga dapat mengunjungi seluruh wilayah di Arab Saudi," ujar dia.

Orang ke Arab Saudi Pakai Visa Selain Umrah Dapat Beribadah

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Pengawasan Umrah dan Haji Khusus, M Noer Alya Fitra menambahkan, orang yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa selain umrah, juga dapat beribadah umrah. Bahkan, visa transit 24 jam juga dapat dipakai untuk melaksanakan ibadah umrah. Asalkan terlebih dahulu melakukan booking lewat aplikasi Tawakkalna atau Eatmarna.

"Aplikasi Tawakkalna dan Eatmarna tetap diberlakukan bagi setiap orang dalam pelaksanaan umrah, termasuk saat masuk ke Raudah di Masjid Nabawi," jelas pria disapa Nafit ini.

Selain itu, sambung Nafit, dalam pertemuan itu juga ada pembahasan menyinggung guide atau muthawwif jemaah umrah, khususnya dari Indonesia, tidak harus orang Saudi. Muthawwif diperbolehkan berasal dari warga Indonesia yang bermukim di Arab Saudi dengan sponsor muassasah yang bersangkutan dan didampingi guide warga negara Saudi.

Selain itu, Pemerintah Saudi juga masih menerapkan kebijakan asuransi jemaah umrah dengan harga seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Jika terjadi jemaah umrah overstay, maka yang bertanggung jawab membayar denda adalah jemaah yang bersangkutan melalui muassasah/provider visa di Arab Saudi," katanya.

Nafit menambahkan, suasana pandemi yang masih melanda membuat sejumlah kebijakan diterapkan Saudi. Meskipun dalam penerapan aturannya, menyesuaikan zona yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, yaitu hijau, kuning, dan merah. Secara umum, jemaah umrah diminta tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Saat ini Indonesia termasuk dalam zona hijau. Pemerintah Arab Saudi akan terus memantau perkembangan Covid-19 dan jika ada kebijakan-kebijakan baru akan segera disampaikan," tutup Nafit.