Pemberian Asimilasi Covid-19 pada Narapidana di Aceh Diperketat
Merdeka.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Aceh memastikan narapidana (napi) pencurian, penipuan, residivis hingga kejahatan seksual terhadap anak tidak menerima program asimilasi Covid-19 lagi.
"Beda dengan tahun lalu 2020, narapidana pencurian, penipuan, perlindungan anak (kejahatan seksual terhadap anak) maupun residivis diberikan asimilasi. Tahun ini narapidana yang terlibat kasus tersebut tidak mendapatkan asimilasi lagi atau pembebasan lebih awal," kata Kepala Kanwil Kemenkum HAM Aceh, Meurah Budiman, Jumat (13/8).
Menurutnya, hasil evaluasi pelaksanaan asimilasi tahun lalu ditemukan banyak mereka yang terlibat kasus tersebut mengulangi tindak pidananya.
Sejauh ini pelaksanaan asimilasi 2021, tutur Meurah Budiman, telah lebih 600 narapidana di Aceh menerimanya. Asimilasi ini diberikan dalam rangka upaya mencegah penyebaran Covid-19.
Asimilasi diberikan kepada napi yang memenuhi syarat di antaranya selama menjalani hukuman pidana berkelakuan baik, mengikuti berbagai program pembinaan di Lapas maupun Rutan.
"Kemudian sudah menjalani dua pertiga masa hukuman, dan membuat pernyataan tidak mengulangi tindak pidana," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies-Cak Imin menjanjikan untuk memberikan tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan (nakes).
Baca SelengkapnyaDi musim hujan, anak-anak rentan sakit. Karenanya sebagai orangtua, Anda wajib mengantisipasi dan melakukan pencegahan.
Baca SelengkapnyaPolisi menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan penyelundupan manusia etnis Rohingya ke Aceh. Dua tersangka itu berinisial MAH (22) dan HB (53).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Setelah masa pengasuhan sementara selama 6 bulan hasilnya baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan.
Baca SelengkapnyaImbauan ini seiring meningkatnya angka kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaDinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaSiskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca Selengkapnya