Pekan depan, paket kebijakan hukum dibawa ke ratas

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, draft paket kebijakan hukum akan didorong dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden pada Selasa (11/10).

Draft kebijakan hukum itu nantinya memuat program jangka panjang dan jangka pendek terkait reformasi hukum.

"Ya selasa akan ratas," ungkap Yasonna di Rumah Tahanan Klas I Cipinang, Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170 B, Jakarta Timur, Minggu (9/10).

"Saya tadi nelpon Menko (Menko Polhukam), kami akan ratas Selasa pagi. Sekarang tim sedang kerja, nanti tim saya akan lapor kepada saya," sambungnya.

Sebelumnya, Yasonna menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (7/10). Dalam kesempatan itu, Presiden Joko memberikan arahan kepada politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu agar paket reformasi hukum digodok untuk memudahkan pelayanan publik.

Selain itu, paket reformasi hukum diupayakan bisa meminimalisir praktik korupsi di Tanah Air.

"Supaya penegakan hukum kita semakin baik, ya supaya semakin baik. Peraturan-peraturan, perundang-undangan supaya lebih baik kualitasnya daripada kuantitasnya. Semangat pelayanan hukum, ramah investasi, izin-izin semua kita upayakan," ungkap Yasonna usai menemui Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yasonna menambahkan, Tim perumus paket reformasi hukum di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sudah menyiapkan dua program reformasi hukum. Yakni, program jangka pendek dan program jangka panjang.

Untuk program jangka panjang, nantinya, mencakup perbaikan kelembagaan dan budaya hukum. "Dan bahkan ada tambahannya dalam jangka panjangnya, pendidikan hukum yang bisa merespons," tandasnya. (mdk/hrs)