PDIP Tetap Gas Hak Interpelasi Meski Jokowi Tinjau Formula E
Merdeka.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tetap mengajukan hak interpelasi terhadap Formula E. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta hak interpelasi tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo meninjau sirkuit Formula E.
Gilbert memastikan, PDIP akan mengajukan hak interpelasi setelah Idulfitri.
"Hak interpelasi kita coba masukkan paripurna setelah idul Fitri," ujar Gilbert kepada wartawan, Selasa (26/4).
Meski pengerjaan Formula E sudah selesai sekalipun, PDIP tetap berkukuh mengajukan hak interpelasi.
"Pun bila sudah selesai dikerjakan FE, interpelasi masih akan digulirkan," kata Gilbert.
Kehadiran Jokowi meninjau pembangunan sirkuit Formula E diminta tidak dikaitkan dengan interpelasi. Gilbert menilai sikap Jokowi tersebut hanya sebuah formalitas sebagai kepala negara.
"Kunjungan presiden kemarin itu formalitas saja. Jangan dinterpretasikan berlebihan," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, semua tahapan pascapilpes 2024 sudah selesai. Termasuk putusan MK yang harus dihormati.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaPDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnya