PDIP pecat Bupati Cirebon karena terjaring OTT KPK
Merdeka.com - PDI Perjuangan memastikan memecat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK hari ini, Kamis (25/10). Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin menyesalkan perilaku Sunjaya atas OTT terhadap Sunjaya.
"Pemecatan ini berlaku sejak hari ini. Adanya kasus ini tentu sangat disesalkan," kata TB Hasanudin di Cirebon.
Tidak hanya pemecatan, TB Hasanudin mengatakan PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Sunjaya.
PDIP, kata TB Hasanudin, sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada para kader yang menjadi pejabat di pemerintahan untuk tidak melanggar hukum. Khususnya korupsi, narkoba dan terlibat dalam jaringan teroris.
"Sudah berulang kali disampaikan Ibu Megawati bahkan disampaikan dalam setiap rapat ibu ketua umum selalu menekankan terus," tegasnya.
TB Hasanudin menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada KPK. Dia mengaku sempat kaget setelah memastikan penangkapan Sunjaya pada Rabu, (25/10) kemarin.
Sejauh ini, TB Hasanudin mengaku tidak pernah mendengar kabar keterlibatan kasus Sunjaya.
"Bahkan hingga periode kedua suara Sunjaya terbanyak itu kan menandakan bersih tapi ternyata ada hal yang tidak rakyat ketahui dengan OTT," tandasnya.
Sebelumnya, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Cirebon, Jawa Barat. Penangkapan berkaitan dengan tindak pidana suap jual beli jabatan.
"Terkait dengan jual beli jabatan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.
Diduga, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra turut diamankan dalam operasi senyap kali ini. Tim penindakan juga mengamankan sejumlah uang yang hingga kini masih dihitung.
"Ada unsur kepala daerah yang ikut diamankan. Tunggu konferensi pers besok. Uang belum (dihitung), tapi miliaran," kata dia.
Reporter: Panji Prayitno
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaHasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca Selengkapnya