Pasukan perdamaian Polri terima USD 1.100 saat tertahan di Sudan

Merdeka.com - Kadiv Hubungan Internasional Polri, Irjen Saiful Maltha mengatakan, tertahannya kepulangan pasukan FPU VIII di Sudan karena dugaan penyelundupan ratusan senjata justru menguntungkan mereka.

Maltha menjelaskan bahwa selama tertahan 40 hari, mereka tetap medapatkan bayaran seperti biasanya. Sehingga dari segi keuangan mereka justru mendapat kelebihan.

"Mereka dibiayai sama UN malah seneng kan. Jadi, yang 40 hari tertahan itu juga ada gajinya kan itu kecelakaan bukan di kita, di mereka sistem yang keliru di sana kan," kata Maltha di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/3).

Maltha menegaskan selama berada di sana, semua kebutuhan mereka menjadi tanggungan UN. Diketahui, mereka mendapatkan gaji per bulan sebesar USD 1.100 yang diberikan oleh PBB, serta tunjangan harian sebesar USD 30.

"Yang pasti selama dia di sana its okey. UN harus sudah membayar," ujar Maltha.

Maltha menjelaskan, bahwa senjata yang awalnya diduga milik pasukan FPU VIII sudah terbukti bukan milik mereka. Maltha menilai, hal tersebut merupakan kesalahan sistem pihak negara Sudan.

"Kalau senjata kan mekanisme atau sistem di pengecekan x-ray yang keliru. Itu kita sudah kumpulkan barang, kita dinyatakan clear, lalu kemudian setelah anggota masuk, ada tas itu yang empat biji apa berapa gitu masuk x-ray dan terbit teks itu ada senjata tanpa bertuan," terang Maltha.

Maltha melanjutkan, saat itu anggotanya diminta untuk mengambil tas tersebut namun tidak ada yang bersedia karena bukan milik mereka.

"No identity, jadi bukan dari kontingen saya. Bisa saja mereka ikut ke sistem check in kan x-ray bebas, lalu kemudian kalau kita mau mengetahui barang siapa kan ada label seperti kita di Indonesia mau masuk tas kan ada namanya. Di kontingen kita tuh enggak ada yang memiliki nama itu, yang disangkakan kepada kita maka clear kita," tegas Maltha.

Supaya kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, Maltha mengaku bahwa pihaknya sudah memberikan beberapa masukan.

"Sudah ada dialog, kita ke depan ini mekanisme itu akan kita ubah kita akan minta nanti sebelum tim kita masuk semua, yang barang-barang lain tidak boleh ikut kita. Itu bukan protes, namun memberi saran kepada mereka karena kita tidak boleh mendisturbing negara orang, paling tidak saran kita, pada saat barang itu masuk bersama dengan anggota, dicek kalau sudah okey sama dengan jumlah anggota sekian, barangnya sekian oke," papar Maltha.

Maltha menyayangkan kejadian tersebut dan berharap kejadian serupa tidak akan terulang karena daerah tersebut sebetulnya merupakan daerah dengan pengamanan ketat sehingga hal-hal seperti itu harusnya bisa diminimalisir.

"Daerahnya kan daerah agak crowded dan tidak terbuka umum sebenarnya, jadi beberapa orang saja yang bisa memainkan peran di sana. Kita pun tidak boleh, untouchable (tidak tersentuh) mereka itu," ungkap Maltha.

Maltha menambahkan, saat ini kasus senjata tersebut masih dilakukan investigasi. Perwakilan dari Indonesia juga sudah ada yang dikirim ke sana agar bisa mengikuti dan mengetahui hasil investigasi.

"Bahkan kabiro kita ini berangkat ke sana, bahkan beliau memimpin bantuan hukumnya. Mereka sedang mencari tahu siapa pemilik siapa karena itu ini kan anonim segala macam, maka perlu panjang waktu. Senjatanya ada di mereka, di markas mereka," kata Maltha.