Panwaslu Kota Palu temukan 13 indikasi pelanggaran pilpres

Kamis, 17 Juli 2014 15:51 Reporter : Fariz Fardianto
Panwaslu Kota Palu temukan 13 indikasi pelanggaran pilpres Ilustrasi Pemilu 2014. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palu, menemukan sebanyak 13 indikasi pelanggaran selama tahapan pemilihan presiden (pilpres) berlangsung di daerah tersebut. Pelanggaran yang ditemukan di wilayah itu, rata-rata disebabkan ada penyebaran tabloid yang menjelekkan salah satu capres.

"Semuanya adalah temuan Panwaslu sendiri. Tidak ada laporan yang masuk dari masyarakat. Makanya tidak benar kalau Panwaslu itu pasif. Justru karena kami aktif sehingga menemukan 13 indikasi pelanggaran," kata anggota Panwaslu Kota Palu Ifan Yudarta di Palu, seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/7).

Lebih lanjut, Ifan mengatakan, untuk memproses temuan pelanggaran dalam tindak pidana pemilu harus memenuhi syarat formal maupun material. Inilah yang menjadi masalahnya, karena semua temuan itu tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti menjadi tindak pidana pemilu.

"Termasuk tabloid Kontras yang sempat beredar di Jalan Tanjung Satu. Tabloid itu menjelekkan Prabowo. Begitu kami ke lokasi tidak ada pelakunya yang kami temukan," ungkap Ifan.

Demikian halnya, dengan surat pribadi Prabowo Subianto yang dikirimkan kepada sejumlah guru. Beberapa guru menerima surat calon presiden bernomor urut 1 itu.

Namun, Panwaslu tidak menemukan siapa yang membawa surat itu. "Katanya dari Kantor Pos. Apakah Kantor Pos yang akan kami proses," katanya.

Demikian halnya terhadap informasi pembagian gas tiga kilogram oleh tim pemenangan Jokowi - Jusuf Kalla. Setelah tim turun ke lokasi, tidak ditemukan bukti-bukti yang memenuhi unsur pidana. "Begitu kami ke TKP, kami tidak temukan siapa orang yang membagi-bagi kupon itu," lanjut Ifan.

Ifan mengatakan beberapa kasus juga langsung diselesaikan di tempat karena Panwaslu langsung memberikan teguran keras.

Dia mengatakan beberapa kasus yang tertangkap tangan di lapangan tidak cukup bukti untuk diseret ke pidana pemilu karena lebih bersifat administrasi sehingga langsung diberikan tindakan di lapangan. "Sehingga mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya," katanya. [hhw]

Topik berita Terkait:
  1. Pilpres
  2. Pemilu 2014
  3. Panwas Pemilu
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini