Pansus Pelindo janji tak intervensi Bareskrim usut korupsi crane

Merdeka.com - Wakil Ketua Pansus Angket Pelindo II, Teguh Juwarno menyatakan, DPR tidak menghalang-halangi Bareskrim Polri dalam proses penyelidikan dugaan korupsi pembelian mobil crane di Pelindo II. Namun, pihaknya berharap Bareskrim tidak hanya melokalisir persoalan Pelindo II hanya pada masalah pengadaan mobil crane.

"Pansus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim Polri. Pansus tidak akan mengintervensi kerja Bareskrim," kata Teguh Juwarno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11).

Menurutnya, fokus Pansus Pelindo tidak hanya terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane. Tujuan dibentuknya pansus ini agar tata kelola BUMN menjadi lebih baik.

Teguh mengamini pernyataan anggota Pansus Pelindo II Daniel Johan bahwa Dirut Pelindo II RJ Lino memilih lebih tunduk pada pengusaha asing yakni Li Ka Shing dan Rothschild dibanding ke Pemerintahan.

Pernyataan ini keluar terkait perpanjangan kontrak pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta (Jakarta International Container Terminal) yang dilakukan sepihak oleh RJ Lino dengan Hutchinson Port Holding yang dimiliki Li Ka Shing.

"Pak Daniel Johan juga pasti tidak sembarangan bicara. Beliau pasti punya data dan informasi soal itu. Kami berharap informasi ini bisa kita buka dan klarifikasi di dalam Pansus," tuturnya.

Penilaian itu diperkuat pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli soal perpanjangan kontrak JICT yang menyalahi aturan.

"Perpanjangan konsesi JICT yang menurut Menko Rizal Ramli adalah pelanggaran UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, tentu sesuatu yang sangat serius untuk ditindaklanjuti," ucapnya.