Merdeka.com - Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, masih mengkaji 11 temuan sementara terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam mengusut kasus korupsi. Menurut Agun, temuan sementara itu hasil laporan pengaduan, penerimaan aspirasi, kunjungan ke badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mabes Polri, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM.

"Masih akan kita kaji lah, karena ini menyangkut masalah yang sangat signifikan tentang politik pemberantasan korupsi ke depan maka Pansus tidak akan gegabah. Hal-hal yang kita rasakan sudah cukup dan bisa kita kerjakan sampai batas ruang lingkup Pansus, ya kita follow up," kata Agun di Kompleks DPR, Jakarta Selatan, Kamis (24/8).

Menurut Agun, salah satunya sekarang sedang dalam proses administratif untuk meminta BPK melakukan audit atas barang-barang rampasan dan sitaan negara yang dikelola dan ditangani KPK. Pihaknya akan mintakan ke BPK.

Agun mengatakan, untuk mendalami lebih jauh tentang itu ia punya kemampuan yang sangat terbatas. Alasannya meminta audit BPK lebih di latar belakangi adanya ketidakcocokan bahan-bahan dari hasil temuan.

"Dari keterangan saudara Yulianis, saudara Mukhtar Effendy maupun temuan-temuan yang dilaporkan dari lima kantor rupbasan di wilayah DKI dan Tangerang ternyata yang terdaftar di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara alias Rupbasan hanya sebatas kendaraan dan sepeda motor, alat kesehatan, mesin percetakan yang sudah peristiwa di masa lalu yang kondisinya sudah rusak. Sementara aset barang rampasan dalam bentuk tanah, uang bangunan, rumah tidak terdaftar sama sekali ke rupbasan," kata Agun.

Agun menambahkan, pihaknya tidak akan gegabah memberikan rekomendasi terkait 11 temuan itu.

"Rekomendasinya bisa A-Z. Jadi intinya pengertian A-Z bisa dalam bentuk revisi, bisa juga tidak revisi. Bisa juga tanpa revisi. Yang penting adalah temuan-temuan yang didapatkan ini harus mendapatkan koreksi dan tindak lanjut," kata Agun.

Lanjut Agun, jika nanti bentuk wujudnya seperti apa, ia juga tidak akan sepihak. Nanti pada waktunya lagi akan mengundang KPK, untuk melihat fakta-fakta, data-data yang pansus itu adalah bertanggungjawab, bukan karangan.

"Kami siap mempertanggugjawabkan fakta-fakta, temuan yang dirilis itu. Semua saksi yang kita mintakan siap memberikan keterangan," kata Agun.

Ia berharap jika nanti penyelesaian seperti apa, KPK bisa terima. Kalau ada permintaan dari KPK untuk hal yang sifatnya terlalu sensitif. Pihaknya bisa bicarakan apakah harus forum tertutup.

"Karena penyelidikan harus sesuai fakta-fakta objektif yang ditemukan. Tidak bisa mengarang-ngarang. Apakah melemahkan, menguatkan, membubarkan, semua bisa terjadi. Dari A-Z kemungkinan itu serba terbuka. Jadi jangan ada kecenderungan kami sedang ambil posisi. Jangan ditafsirkan sebagai bentuk pelemahan. Apakah penguatan harus seperti yang sekarang berlangsung? Kan tidak," kata Agun. [gil]

Baca juga:

Respon temuan Pansus, PDIP usul KPK dipantau dewan pengawas

Fahri Hamzah usul Pansus panggil Jokowi, ini reaksi Istana

Demokrat minta pansus jelaskan revisi UU KPK, bikin kuat atau lemah

Pansus angket minta KPK tak mangkir panggilan

Fahri Hamzah usul Jokowi buat Perppu KPK

Masinton tegaskan, UU membolehkan pansus angket panggil presiden

PAN setuju Jokowi terbitkan Perppu UU KPK jika untuk menguatkan