PAN minta Polri tunduk pada perintah SBY

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy mengapresiasi pernyataan Presiden SBY yang meminta agar KPK tidak dilemahkan. Menurutnya, pernyataan SBY itu secara tegas menunjukkan arah dan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Pernyataan Presiden SBY semalam cukup tegas memberikan arah ke mana agenda pemberantasan korupsi hendak dituju," kata Tjatur, Selasa (9/10).

Dengan arahan SBY tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR ini meminta kedua institusi, KPK dan Polri agar menjalankan dan mengimplementasikannya dengan baik.

"Saya berharap KPK dan Polri dapat menangkap pesan Presiden SBY itu. Saya yakin Polri sebagai bawahan Presiden bisa melaksanakan instruksi dengan baik," tegas Tjatur.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Ahmad Yani menyatakan, arahan Presiden SBY jangan membuat KPK terlena dengan kasus korupsi yang ada.

"KPK harus bayar hutang kepada rakyat. Jangan sampai ada tawar menawar antara KPK dengan pemerintah. KPK segera tetapkan Century, Hambalang, Wisma Atlet, sektor migas yang diduga melibatkan pimpinan KPK jilid I. Ini adalah untuk menghindari ada kesan permainan politik," kata Yani.

"Kalau Djoko Susilo memang sudah diserahkan ke KPK," tandasnya.

Seperti diketahui dalam pidatonya Presiden SBY berharap DPR tak memperlemah kewenangan KPK. Revisi UU harus dilandasi dengan hal baik dan positif, dan harus dijelaskan kenapa direvisi.

"Prinsip dan posisi dasar saya tetap sama seperti sikap saya tahun 2009 lalu menyangkut peran KPK. Saya menolak semua upaya memperlemah KPK," kata Presiden SBY saat menggelar jumpa pers di Istana Negara, Senin (8/10).

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perintah agar kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menyeret Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Djoko Susilo, ditangani oleh KPK. Dengan demikian Mabes Polri diminta tidak ikut-ikutan menangani kasus ini.