PAN minta pemerintah berangkatkan umrah ribuan korban First Travel

Merdeka.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong Komisi VIII untuk segera memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin terkait nasib jemaah haji yang menjadi korban PT. First Travel. Jika Menteri Agama tidak bisa menyelesaikan masalah itu, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan.

"Kita akan meminta dan komisi delapan keduanya dari PAN pertemuan secepatnya dengan Menteri Agama di Komisi VIII dengan jamaah yang menjadi korban. Kalau tidak selesai Pak Jokowi turun tangan karena jemaah itu jumlah yang tidak sedikit," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9).

Pihaknya meminta ikut bertanggung jawab karena telah memberikan izin kepada First Travel. Dia mempertanyakan pengawasan dari Kemenag sehingga terjadi First Travel bisa menipu ribuan jemaah haji.

"Karena pemerintah yang memberikan izin kepada first travel Kan alamatnya jelas kegiatan jelas kenapa pengawasan yang dilakukan Kemendag ini yang lolos ini teledor," tegasnya.

"Seharusnya dari awal jika tahu biaya Umroh murah ini tidak masuk akal maka pemerintah sebagai regulator harusnya menutup sejak awal kenapa ini dibiarkan," sambung Yandri.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemerintah yakni harus memberangkatkan jamaah First Travel yang terlantar ini. Dia mendorong pemerintah mengungkap seluruh aset First Travel karena seluruh jemaah butuh kepastian terkait keberangkatan.

"Meyakini uang force travel itu masih ada minta PPTK untuk menyisir. Nah kekurangan untuk mau berangkat umroh ini bisa dikumpulkan dari masyarakat tapi ini butuh kepastian kesepakatan pemerintah dan DPR," tandasnya.