Pakar Epidemologi Sebut Sulitnya Pencegahan Covid-19 karena Kemenkes

Minggu, 5 Juli 2020 00:05 Reporter : Bachtiarudin Alam
Pakar Epidemologi Sebut Sulitnya Pencegahan Covid-19 karena Kemenkes Ilustrasi corona. ©2020 Merdeka.com/shutterstock

Merdeka.com - Pakar Epidemologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tidak berfungsi dengan baik, menjadi sebab pencegahan pandemi Covid-19 di Indonesia sulit.

"Yang membuat negeri ini semakin kacau karena Kementerian Kesehatan tidak berfungsi sampai sekarang, sehingga pencegahan Covid harus ditanggulangi oleh badan lain yang dipegang oleh BNPB. Padahal masalah ini masalah kesehatan, jadi sampai sekarang public health agak kacau jadinya," ungkap Pandu saat diskusi Radio Smart FM, Sabtu (4/7).

Menurutnya, kurang berfungsinya Kemenkes terlihat sejak awal di masa Pandemi Covid-19 pada bulan Maret lalu. Dengan terlambatnya membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dalam pelaksanaannya terlalu administratif.

"Nah kemudian yang menjadi keanehan adalah untuk melaksanakan itu harus ada persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadinya Kemenkes seperti tidak ngerti, menyebabkan intervensi jadi ribet begini, tidak efisien, dan tidak optimal," tuturnya.

Tidak hanya itu, Pandu menyoroti penerapan PSBB seharusnya tidak dilimpahkan kepada daerah, melainkan harus dipegang oleh Pemerintah Pusat. Supaya lebih jelas dalam pelaksanaannya dan optimal.

"Padahal dulu saya sudah usulkan, hapus itu aturan aturan karena yang paling tahu itu Kemenkes. Sejak Awal saya sudah mengusulkan kegiatan penanggulangan ini untuk dipegang oleh Presiden," ucapnya.

Walaupun, lanjut Pandu, pada penerapan PSBB jika berlaku secara nasional untuk tetap memperhatikan kondisi daerah masing-masing daerah berdasarkan ketetapan dari pusat.

"Bahwa PSBB seharusnya dilakukan secara nasional walaupun implementasinya bisa bervariasi bisa yang pembatasan sosialnya 10 persen 20 persen 30 persen atau di DKI itu sampai 80 persen karena tingkat mobilitas yang tinggi. jadi memang di dunia itu tidak ada pembatasan 100 persen, karena masalah berbeda-beda ada yang sudah siap ada yang belum siap," tuturnya.

"Jadi presiden yang memimpin langsung dan memerintahkan kepada Kepada Kementeriannya untuk bekerja ekstra ordinary, bukan cuman sekarang ini. Akibatnya kita berpanjang-panjang sehingga kita mulai tidak efektif menghadapi Pandemi Covid-19," tambah Pandu. [cob]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini