Ombudsman ungkap 4 temuan maladministrasi penataan Tanah Abang oleh Anies

Merdeka.com - Ombudsman perwakilan DKI mengungkap empat tindakan maladministrasi penataan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) yang diserahkan kepada pihak Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Kemendagri di kantor Ombudsman, Senin (26/3).

Adapun pihak yang mewakili masing-masing instansi adalah Kadishub DKI Andri Yansah, Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Komarul Z, Kasubdit pemerintah Aceh, DKI, DIY, Ditjen Otda, Sartono. Penyerahan temuan diserahkan oleh Plt ketua Ombudsman perwakilan DKI Dominikus Dalu.

"Setidaknya ada empat maladministrasi yang kami temukan dalam penataan PKL di Tanah Abang," ungkap Dominikus saat konferensi pers.

Pertama, Ombudsman menyebut penataan tersebut telah merugikan para pedagang Blok G Tanah Abang, secara ekonomi. Hal itu tidak selaras dengan tugas Dinas UKM dan Perdagangan dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perdagangan sesuai Pergub DKI No. 266 Tahun 2016.

Konsep penataan ini juga dinilai terburu-buru karena Pemprov belum memiliki Rencana Induk Penataan PKL dan peta Jalan PKL di DKI.

Berikutnya, Anies dinilai telah menyalahi prosedur lantaran tidak mendapatkan izin dari pihak Direktorat Lalulintas Polda Metro untuk mengalihkanfungsikan lahan. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 128 ayat (3) UU No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penggunaan jalan di luar untuk lalulintas harus seizin Polri.

Diskresi yang menjadi dasar Anies melakukan penataan dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Serta mengabaikan Perda No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030, dan Perda No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan pengaturan Zonasi DKI Jakarta 2030. Ombudsman menilai ada maladministrasi dengan pengabaian hukum.

"Hasil pemeriksaan Ombudsman ada beberapa hal tekait dengan diskresi menurut hemat kami tidak tepat," kata Dominokus.

Terakhir, Anies telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan alih fungsi jalan. Penutupan Jalan Jati Baru disebut telah melanggar UU No.38 Tahun 2004 tentang jalan, UU No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang jalan, dan Perda DKI No.8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Anies juga dinilai melanggar hak pejalan kaki dalam mengunakan trotoar.

Kesimpulan ini merupakan tindak lanjut atas laporan pedagang Blok G Tanah Abang. Ombudsman memeriksa pihak Pemprov DKI, Polda Metro juga unsur masyarakat dan tiga kali melakukan pemeriksaan di lapangan. Terakhir Ombudsman DKI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya secara terbuka pada 20 Maret lalu.