Ombudsman apresiasi ketegasan Pemprov DKI dalam kasus Debora
Merdeka.com - Ombudsman RI mengapresiasi ketegasan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang telah memberi sanksi tegas kepada RS Mitra Keluarga. Sanksi teguran tersebut diberikan karena terlambat memberikan penanganan terhadap Debora, hingga menyebabkan kematian.
Komisioner Ombudsman RI bidang Ekonomi dan Kesehatan, Dadan Suharma Wijaya mengapresiasi kinerja dari para lembaga yang menangani kasus itu. Salah satunya Pemprov DKI Jakarta yang tegas memberi sanksi kepada RS Mitra Keluarga.
"Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Provinsi DKI Jakarta, yang telah melakukan langkah-langkah dan membentuk tim. Yang mana memberi bentuk sanksi dan pembinaan yang diberikan," katanya dalam konferensi pers di Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).
Dia melanjutkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memberikan sanksi berupa restrukturisasi dan penurunan akreditasi kepada RS Mitra Keluarga. Dalam restrukturisasi, pihak rumah sakit harus memperbaiki manajemen selama satu bulan.
Selanjutnya, pemenuhan akreditasi yang mana rumah sakit harus meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Sanksi tersebut biasanya diberi waktu 2 tahun. Namun, kali ini Dinkes DKI hanya memberi tenggat waktu selama 6 bulan. Sehingga hal tersebut termasuk berat bagi RS Mitra Keluarga.
"Dinas kesehatan memberi waktu yang cukup singkat, biasanya akreditasi fasilitas kesehatan diberi waktu dua tahun, tapi ini hanya enam bulan," tutur Dadan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Baca SelengkapnyaDituduh Mencuri, Santri di Blitar Dikeroyok Sesama Rekan Santri Hingga Tewas
Pengeroyokan yang berujung pada kematian ini pun sudah dilaporkan pihak orang tua ke Polsek Lodoyo Timur.
Baca SelengkapnyaBerapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemprov Jakarta Diminta Evaluasi Penanganan Banjir saat Cuaca Ekstrem
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca Selengkapnya