Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman apresiasi ketegasan Pemprov DKI dalam kasus Debora

Ombudsman apresiasi ketegasan Pemprov DKI dalam kasus Debora Forum Ombudsman. ©2017 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Ombudsman RI mengapresiasi ketegasan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang telah memberi sanksi tegas kepada RS Mitra Keluarga. Sanksi teguran tersebut diberikan karena terlambat memberikan penanganan terhadap Debora, hingga menyebabkan kematian.

Komisioner Ombudsman RI bidang Ekonomi dan Kesehatan, Dadan Suharma Wijaya mengapresiasi kinerja dari para lembaga yang menangani kasus itu. Salah satunya Pemprov DKI Jakarta yang tegas memberi sanksi kepada RS Mitra Keluarga.

"Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Provinsi DKI Jakarta, yang telah melakukan langkah-langkah dan membentuk tim. Yang mana memberi bentuk sanksi dan pembinaan yang diberikan," katanya dalam konferensi pers di Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

Dia melanjutkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memberikan sanksi berupa restrukturisasi dan penurunan akreditasi kepada RS Mitra Keluarga. Dalam restrukturisasi, pihak rumah sakit harus memperbaiki manajemen selama satu bulan.

Selanjutnya, pemenuhan akreditasi yang mana rumah sakit harus meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Sanksi tersebut biasanya diberi waktu 2 tahun. Namun, kali ini Dinkes DKI hanya memberi tenggat waktu selama 6 bulan. Sehingga hal tersebut termasuk berat bagi RS Mitra Keluarga.

"Dinas kesehatan memberi waktu yang cukup singkat, biasanya akreditasi fasilitas kesehatan diberi waktu dua tahun, tapi ini hanya enam bulan," tutur Dadan.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang

Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang

Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.

Baca Selengkapnya
Dituduh Mencuri, Santri di Blitar Dikeroyok Sesama Rekan Santri Hingga Tewas

Dituduh Mencuri, Santri di Blitar Dikeroyok Sesama Rekan Santri Hingga Tewas

Pengeroyokan yang berujung pada kematian ini pun sudah dilaporkan pihak orang tua ke Polsek Lodoyo Timur.

Baca Selengkapnya
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jakarta Diminta Evaluasi Penanganan Banjir saat Cuaca Ekstrem

Pemprov Jakarta Diminta Evaluasi Penanganan Banjir saat Cuaca Ekstrem

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir

Baca Selengkapnya