Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Salah satu aspek yang ditekankan dalam fatwa tersebut yakni anjuran melakukan tabbayun atau klarifikasi atas berbagai informasi yang diterima lewat media sosial.

"Yang sering kali lazim dilakukan tapi tanpa disadari bahwa itu ternyata suatu kesalahan. Misal tabayyun atau klarifikasi. Umumnya tahu dapat informasi harus tabbayun dulu. Tapi tidak dilakukan stepnya," kata Sekretaris Komisi Fatwa Majelis UIama Indonesia (MUI) Asrorun Niam di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Asrorun mengatakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan warga net saat menerima informasi dari media sosial. Pertama harus memastikan dan melihat informasi tersebut didasari kredibilitas sumbernya. Sebab, ada kemungkinan benar atau salahnya informasi yang diterima lewat media sosial. Tetapi kebenaran dari suatu informasi yang didapat juga tak lantas boleh untuk disebarkan.

Hal ini, lanjut dia, dalam hadist disebut mencari sanad. Rujukan dari informasi tersebut juga harus dilihat kredibilitas medianya.

"Sama kalau melihat media atau orang. Ini bisa jadi salah satu pintu masuknya informasi. Tapi kalau ketahuan ini media abal-abal dan memang kerjanya untuk kepentingan provokasi, maka riwayatnya nggak layak dipercaya," tutur Asrorun.

Menurut dia, kedua yang perlu diperhatikan tentang isi konten. Warga net diminta saat menerima suatu informasi itu wajib melakukan validasi atas informasi. Para warga net juga dituntut untuk memahami maksud dari penyebaran konten yang dibagikan.

"Korbannya itu tidak mengenal usia dan golongan. Bahkan media yang kredibel juga pernah menyebarkan informasi hoax yang akhirnya belakangan minta maaf," kata Asrorun.

Selanjutnya, validasi ini juga harus bisa memisahkan antara ranah privasi dan umum. Dia mengatakan, banyak warga yang menyalahartikan informasi sehingga lahirlah fitnah dan hoax tersebar tanpa disadari.

"Terkadang kita malah kirim ke grup bilang 'mohon konfirmasi'. Kalau kondisinya begitu orang yang nggak tahu malah jadi tahu. Kalau mau Tabayun itu pribadi," kata Asrorun.

Ketiga, langkah tabayyun atau konfirmasi tersebut juga harus memperhatikan konteks ruang dan waktu. Sebab yang demikian itu bisa memicu kecemasan publik dan keresahan terhadap situasi yang terjadi pada masa itu.

"Misalnya ada kejadian banjir terus kita share ada banjir tinggi banyak korban. Tapi ditempatkan dalam ruang dan waktu yang salah sehingga seakan-akan terjadi hari ini," pungkas Asrorun. [gil]

Baca juga:

Ketum PBNU khawatir negara ambruk jika isu negatif kuasai medsos

Ganjar sebut fatwa MUI & UU ITE sudah kuat menjerat penyebar hoax

Kapolri sambut baik fatwa MUI soal penggunaan medsos

Pro-kontra fatwa MUI soal muamalah di media sosial

Mengaku jadi korban, Sandiaga dukung fatwa MUI soal muamalah medsos

Polri sebut fatwa MUI soal penggunaan medsos demi kebaikan bersama

Fatwa MUI muamalah medsos sebagai referensi penegakan hukum