MUI imbau hentikan gerakan #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengimbau kepada masyarakat agar menghentikan melakukan gerakan #2019GantiPresiden maupun #2019TetapJokowi. Hal itu mengingat kini belum saatnya kampanye pemilihan umum untuk memilih pemimpin tertinggi di negeri ini.

"Karena ini belum waktunya kampanye, hentikan deklarasi 'ganti Jokowi' maupun 'tetap Jokowi'. Jadi dua-duanya, bukan hanya satu (ganti presiden)," ucap Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat Cholil Nafis, disela-sela halaqah menjawab problematika dakwah yang diadakan MUI Sulawesi Tengah (Sulteng) di IAIN Kota Palu, seperti dilansir Antara, Minggu (5/8).

MUI mengakui bahwa gerakan tersebut merupakan suatu kebebasan dalam berdemokrasi. Karena MUI tidak melarang melainkan mengimbau. Hal itu karena, sebut dia, dikhawatirkan menimbulkan kekacauan, ketersinggungan, melahirkan berbagai persepsi yang menimbulkan instabilitas.

"Kalau kita bicara demokrasi, ya semua boleh. Tetapi kan ada fase yang disepakati oleh kita. Itu diatasnya soal aturan, etika itu ada diatasnya soal aturan. Karena itu MUI tidak melarang, kalau melarang MUI tidak punya hak," ujar Cholil Nafis.

Demi suasana kondusif dan lebih produktif, sebut dia, dua kubu tersebut tidak perlu melibatkan masa yang besar.

"Besok itu pemilihan presiden, bisa diganti, bisa tidak diganti. Artinya kalau dipilih ya tidak diganti, kalau enggak dipilih ya diganti. Jadi 2019 bukan penggantian tapi pemilihan," sebut Cholil Nafis.

Kata dia, MUI mengimbau jangan sampai merusak etika sehingga melahirkan perpecahan diantara kita.

"Soal dia menghentikan berilah dia calon alternatif yang lebih baik. Maka yang kita lakukan bukan hentikan, tetapi mengajukan ini calon yang lebih baik, orangnya lebih cerdas, lebih bermoral dan punya program yang lebih baik. Tapi kalau ganti-ganti tidak ada yang lebih baik, kan nggak kena juga," urai Cholil.

Menurut dia mengganti dengan tidak mengganti itu kurang dinamis secara akademik. Yang diharapkan dari proses demokrasi ialah dialektika akademis dialektika program dan penggagasan yang lebih maju.

Ia menilai perdebatan mengenai kebangsaan, yang di dalamnya ada infrastruktur, pembangunan moral jauh lebih baik. Ia mengumpamakan soal pendidikan dan penelitian, karena infrastruktur tidak ada artinya kalau SDM-nya kurang baik.

"Ya perdebatan itulah yang lebih baik. Tetapi kalau hentikan presiden, lanjutkan presiden, dalam pendidikan demokrasi kurang mencerdaskan," katanya.