MUI Garut Sebut People Power Hukumnya Haram
Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut menyebut kegiatan people power hukumnya haram. Hal tersebut diungkapkan karena gerakan tersebut inkonstitusional sehingga tidak boleh dilakukan.
"Dengan mengucapkan demi Allah, kami pengurus harian MUI Kabupaten Garut menolak melakukan people power atau yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat yang akan melakukan gerakan ke KPU Pusat. Itu semua di luar konstitusional. Maka kami berpendapat bahwa hal tersebut haram hukumnya dan tidak boleh dilakukan," kata Ketua MUI Kabupaten Garut, Sirojul Munir, Kamis (16/5).
Atas hal tersebut, MUI Garut mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut untuk tidak ikut-ikutan manakala ada yang mengajak ikut ke Jakarta dengan motif apapun. Hal ini dikarenakan yang akan dilakukan adalah melakukan tekanan terhadap KPU dan Bawaslu pusat.
"Kita harus tetap memercayai terhadap KPU dan Bawaslu pusat dan kita tunggu hasil keputusan dari KPU itu sendiri. Siapapun yang menang kita terima dengan baik," jelasnya.
Sementara itu Rektor Universitas Garut, Abdusy Syakur yang juga Ketua Koni Kabupaten Garut, juga mengajak seluruh masyarakat untuk menunggu pengumuman KPU pusat pada 22 Mei 2019. Ia meminta agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kegiatan-kegiatan inkonstitusional.
"Saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang sudah melaksanakan Pilres dan Pileg dengan aman aman, lancar, dan kondusif. Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menunggu pengumuman KPUN nanti pada 22 Mei 2019 dan jangan terprovokasi oleh kegiatan-kegiatan inkonstitusional," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud Minta RUU DJK Dikawal Cegah Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Akal-akan Baru untuk Ikut Cawe-Cawe
Dia meminta agar masyarakat mengawal pembahasan RUU DKJ
Baca SelengkapnyaPSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHujan Mengguyur Sejak Subuh, Ini Daftar Titik Genangan di Jakarta Hingga Pukul 10
BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKapolri dan Gubernur DIY Gelorakan Pemilu 2024 Damai
Pemilu bukan hanya olah politik, melainkan sebagai olah budaya dalam meningkatkan mutu di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu, Wakapolri: Masyarakat Guyub Rukun, yang Ribut Elit Politik
Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya