Merdeka.com - Di usianya yang ke 104 tahun, Muhammadiyah tak ingin terjebak masalah kebangsaan, khususnya terkait aksi bela Islam jilid III di Jakarta pada 2 Desember. Sebab, Ormas Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulam (NU) ini mengaku tuntas berbicara soal NKRI.

Untuk itu, di perayaan hari lahirannya dengan tema: Membangun Indonesia Berkemajuan, pada 26 hingga 27 November 2016 di Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu, organisasi didirikan KH Ahmad Dahlan Tahun 1912 tersebut lebih memilih berjihad di bidang ekonomi.

"Kita tidak ada masalah dengan NKRI. Yang perlu diketahui, Muhammadiyah ini tuntas bicara masalah NKRI. Muhammadiyah lahir sebelum negara ini berdiri. Tahun 1912, Muhammadiyah didirikan, dan Indonesia berdiri pada 1945. Tokoh-tokoh Muhammadiyah juga terlibat aktif mendirikan NKRI," tegas Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, Saad Ibrahim di kantornya, Jalan Kerto Menanggal, Surabaya, Jumat (25/11).

Karena alasan itu, Muhammadiyah Jawa Timur enggan membahas masalah aksi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kini mulai memunculkan isu "makar" terhadap Pemerintahan Jokowi.

"Makanya kita tidak ingin membahas masalah tersebut di milad Muhammadiyah yang ke 104 tahun Miladiyah atau 107 tahun Hijriyah nanti. Apalagi soal aksi 411 dan 212. Kita ingin fokus pada jihad di bidang ekonomi demi kemajuan bangsa," tegas Saad.

Namun, Muhammadiyah tetap tidak bisa melarang warganya ikut terlibat aksi bela Islam jilid III mendatang. Sebab, kata Saad, itu adalah hak konstitusi seseorang yang dilindungi oleh undang-undang.

"Jika dilarang, itu justru melanggar hak konstitusi. Memang, kita tidak ingin negara ini kacau. Kalaupun ada (yang ikut aksi bela Islam) itu hak konstitusi masing-masing. Kita tidak dalam kapasitas melarang atau menganjurkan. Itu personal bukan atas nama organisasi," ucapnya.

Saad juga tak menyangkal banyak warga Muhammadiyah ikut terlibat aksi di 4 November tempo hari, termasuk mantan Ketua MPR, Amin Rais dan sejumlah tokoh Muhammadiyah lainnya. Bahkan dimungkinkan‎, pada aksi 2 Desember nanti, mereka kembali ikut turun jalan.

"Sekali lagi, Muhammadiyah soal NKRI sudah selesai. Memang ada. Itu jelas (orang Muhammadiyah ikut aksi bela Islam). Ada berbagai unsur (Ormas) ada di sana (aksi), tapi tak ada yang menggunakan nama organisasi," dalihnya lagi.

‎Pun begitu soal larangan Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnivian terkait Salat Jumat di jalan saat aksi 2 Desember nanti digelar. Muhammadiyah tetap pada pendiriannya: Tak ingin terjebak, atau membahas soal aksi bela Islam jilid III.

"Kami tidak mengatakan sah atau tidak sah. Orang dalam bepergian saja, salat tidak diwajibkan. Apalagi Salat Jumat. Kan tidak apa-apa (tidak dikerjakan) kalau sedang bepergian. Itu pertimbangan masing-masing orang," tuntasnya.