Merdeka.com - Muhammadiyah membentuk tim advokasi untuk mengungkap kasus tewasnya mahasiswa Universitas Halu Oleo, Randi saat demonstrasi di depan DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). Pembentukan tim advokasi ini berada di bawah Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan pihaknya meminta kepada Polri untuk memeriksa kasus tewasnya mahasiswa saat sedang berdemonstrasi di Sulawesi Tenggara.

Trisno juga meminta agar Polri melakukan pemeriksaan yang menyeluruh, terbuka dan profesional terhadap petugasnya yang mengawal aksi demonstrasi di depan DPRD Sulawesi Tenggara.

"Muhammadiyah meminta polisi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, terbuka dan profesional terhadap petugas yang melaksanakan pengamanan. Proses penyidikan terhadap mereka yang disangka harus dilakukan secara transparan," tegas Trisno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/9).

Dekan Fakultas Hukum UMY ini meminta pemeriksaan nantinya tak hanya berakhir pada pemeriksaan etik semata. Trisno meminta agar ada pertanggungjawaban pidana terhadap aparat yang terbukti menyebabkan tewasnya Randi.

"Tidak hanya pemeriksaan etik. Namun juga pada pertanggungjawaban pidana," urai Trisno.

Trisno menegaskan Muhammadiyah meminta pihak Polri untuk melakukan evaluasi penyeluruh. Termasuk evaluasi dalam penanganan dan pengamanan aksi demonstrasi.

"Pihak kepolisan wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tupoksi dan penempatan personel dalam mengamankan aksi unjuk rasa dan memperbaiki tata cara penanganan unjuk rasa agar tidak terulang penggunaan kekerasan oleh petugas," tutup Trisno.