Moeldoko: Pemerintah Sudah Melakukan Mitigasi, Tapi Bencana Tak Bisa Dikendalikan
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah melakukan mitigasi secara menyeluruh terhadap bencana. Namun, pemerintah tidak dapat mengendalikan bencana meski upaya tersebut sudah dijalankan.
"Sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya, bencana tidak bisa dikendalikan," ungkap Moeldoko di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (20/1).
Dia menjelaskan salah satu upaya mitigasinya dengan menerbitkan Perpres 87 tahun 2020 pada 11 September 2020 tentang rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020-2044.
Aturan tersebut terdiri dari 5 tahapan jangka waktu per lima tahunan. Di dalamnya tercantum pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, kedua pemahaman tentang kerentanan masyarakat, ketiga analisis kemungkinan dampak bencana.
Kemudian, keempat menyangkut pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, kelima penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, keenam alokasi tugas kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
Moeldoko menambahkan pemerintah juga sudah menyiapkan perangkatnya, instrumennya berupa soft instrumen atau ketersiapan dari suprastrukturnya.
"Itu semuanya diperkuat sampai dengan daerah. Berikutnya instrumen SOPnya tidak saja dibuat tapi dilatih dari wkatu ke waktu. Ini sebetulnya sebuah langkah-langkah komprehensif yang dipikirkan negara bagaimana kita berada di lingkungan ring of fire ini. saya pikir itu ya. pemerintah sudah menyiapkan dengan baik," tegas Moeldoko.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMitigasi bencana adalah suatu pendekatan atau serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah dampak buruk dari bencana alam.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya