Moeldoko Minta Guru Agama Waspadai Wabah Radikalisme dan Intoleransi di Sekolah

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta guru agama mewaspadai wabah intoleransi dan radikalisme di sekolah. Berdasarkan hasil survei, siswa rentan terpapar paham radikalisme dan melakukan aksi–aksi intoleran.

"Ini harus diwaspadai bersama, terutama oleh para guru agama yang punya posisi strategis sebagai ujung tombak dalam moderasi beragama melalui pembelajaran dan pendidikan agama secara komprehensif," tegas Moeldoko saat bertemu pengurus DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (27/7).

Moeldoko menegaskan, pendidikan keagamaan tidak terjebak pada doktrin dan simbol yang bersifat normatif. Melainkan harus mengakomodasi substansi agama dalam perspektif yang universal.

Moeldoko mengambil contoh ajaran tentang toleransi, kebaikan, akhlak budi pekerti, dan kejujuran. Ajarin ini membuat pola pikir anak didik semakin terbuka terhadap ideologi dan komitmen beragama.

"Pembelajaran yang normatif ditambah dengan doktrin-doktrin keagamaan yang tak terkontrol, dapat membuat cara pikir satu arah. Sehingga anak didik tidak mau menerima masukan, bahkan perbedaan," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini juga menyebut, sekolah menjadi lembaga publik yang sangat tepat untuk menjelaskan makna serta pentingnya kemajemukan dan tenggang rasa antar sesama. Sebab, imbuh dia, di sekolah lah pola pikir sekaligus pola interaksi anak yang heterogen itu mulai hadir dan terbentuk.

"Sekolah menjadi ruang strategis untuk membentuk mental bagi tumbuhnya watak keberagaman yang kuat. Ini yang harus dijaga," pesan Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AGPAII Mahnan Marbawi MA mengungkapkan, isu-isu nasionalisme, ideologi Pancasila, dan moderasi beragama menjadi fokus dalam pengembangan dan penguatan peran guru agama di Indonesia. Terlebih, dalam konteks lokal sekolah, guru agama merupakan panutan.

"Untuk memperkuat peran strategis guru agama dalam moderasi beragama kami (APGAII) sangat membutuhkan dukungan pemerintah. Salah satunya dalam bentuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan," tutur Mahnan.