Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membuka pintu terhadap keluhan publik terhadap pemerintah. Moeldoko memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) akan menjadi rumah aduan untuk menjawab keluhan masyarakat.

"KSP ini rumah pengaduan publik yang terakhir karena kami diberi amanah untuk menyelesaikan semua hambatan. Kalau KSP tidak bisa menyelesaikan, kepada siapa lagi publik harus mengadu?" Kata Moeldoko dalam keterangan tertulis diterima, Minggu (22/5).

Selain itu, Moeldoko juga menjamin Kantor Staf Presiden (KSP) akan selalu siap mengawal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah demi kemaslahatan publik.

"KSP menjamin bahwa semua pengaduan masyarakat terkait implementasi kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah," jelas Moeldoko.

Moeldoko Jamin Pemerintah Dengarkan Aspirasi Publik

Sebelumnya, penegasan Moeldoko dilontarkan usai menjadi salah satu narasumber dalam Rakernas V Relawan ProJo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Moeldoko menegaskan, pernyataan Presiden Jokowi terkait tugas pemerintah dalam menyelesaikan semua permasalahan publik yang tidak mudah. Namun pemerintah akan terus berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan terbuka dengan kritik.

"Menghadapi situasi rumit seperti saat ini dengan adanya ketidakpastian global dan pandemi yang belum berakhir, dukungan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh bergeser sedikit pun," kata Moeldoko.

Sementara itu, beberapa perwakilan masyarakat dari Sumatera Barat sempat menyampaikan keluhannya kepada Moeldoko. Beberapa diantaranya adalah tentang pembangunan jalan tol yang belum selesai dan hak kepemilikan tanah bekas tambang oleh pihak swasta di Sawahlunto.

Selama keluhan yang disampaikan adalah untuk kepentingan publik, maka pintu KSP terbuka untuk menerima aduan masyarakat, respon Moeldoko.

"Terima kasih atas perhatiannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada lapangan. Saya berharap agar ProJo ini bisa menjadi partner strategis pemerintah yang ikut memikirkan dan berupaya memecahkan hambatan implementasi kebijakan di lapangan," tutup Purnawirawan Panglima TNI ini.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com