Merdeka > News

MK Tolak Presiden Dua Periode Bisa Jadi Wakil Presiden

Selasa, 31 Januari 2023 19:12 Reporter : Merdeka
MK Tolak Presiden Dua Periode Bisa Jadi Wakil Presiden Gedung Mahkamah Konstitusi. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan terkait presiden dua periode bisa menjadi wakil presiden. MK menolak permohonan Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono alias Muchdi PR dan Sekjen Berkarya Fauzan Rahmansyah.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Anwar Usman, Selasa (31/1).

Adapun pasal yang diuji adalah Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 169 huruf n berbunyi 'Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama'.

Sementara Pasal 227 huruf i berbunyi 'Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut, surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

2 dari 2 halaman

Menurut MK, regulasi yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu ini bermaksud mempertahankan subtansi norma Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'.

"Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sebagaimana disebutkan di atas adalah, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti surat pernyataan belum pernah menjabat selama dua periode tersebut adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945," bunyi putusan.

Dengan demikian, Anwar menyebut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara Pemilu dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, telah ternyata Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7 tahun 2017 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," demikian seperti dikutip dalam putusannya.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com [fik]

Baca juga:
MK Tolak Gugatan Pengujian KUHP
Saat Dua Hakim MK Berbeda Pendapat terkait Gugatan Nikah Beda Agama
Menko PMK Sebut Putusan MK Soal Nikah Beda Agama Beri Kepastian
MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama
Uji Materi UU Pemilu, 8 Fraksi DPR Sebut Sistem Coblos Partai Kemunduran Demokrasi
Pasal Masa Jabatan Kades di UU Desa Digugat ke MK, Ini Pertimbangan Pemohon
Polemik Sistem Proporsional Tertutup atau Terbuka, Sama-Sama Berorientasi pada Parpol

Uji Materi UU Pemilu, 8 Fraksi DPR Sebut Sistem Coblos Partai Kemunduran Demokrasi
Uji Materi UU Pemilu, 8 Fraksi DPR Sebut Sistem Coblos Partai Kemunduran Demokrasi
Pasal Masa Jabatan Kades di UU Desa Digugat ke MK, Ini Pertimbangan Pemohon
Pasal Masa Jabatan Kades di UU Desa Digugat ke MK, Ini Pertimbangan Pemohon
Polemik Sistem Proporsional Tertutup atau Terbuka, Sama-Sama Berorientasi pada Parpol
Polemik Sistem Proporsional Tertutup atau Terbuka, Sama-Sama Berorientasi pada Parpol
MK Diminta Tetap Pertahankan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
MK Diminta Tetap Pertahankan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Mahkamah Konstitusi
  3. Viral Hari Ini
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Gaduh 'Bisnis' Ratusan Miliar Izin Praktik Dokter
image

Geng Pentholans: Pelopor Kuliah Pakai Celana Jeans di UI dan Disebut Koboi Wedhok
image

Asal Usul Maraton, Bermula dari Peristiwa Berdarah
image

Pengkhianatan 7 Perwira Polisi di Balik Pemberhentian Kapolri Soekanto

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi