Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MK dituding sengaja ulur waktu dalam memutus perkara terkait Pemilu

MK dituding sengaja ulur waktu dalam memutus perkara terkait Pemilu Gedung Mahkamah Konstitusi. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pengamat Hukum dan Pemilu Syamsuddin Radjab menuding Mahkamah Konstitusi (MK) sengaja mengulur waktu dalam memutuskan perkara terlebih terkait pemilu. Ini dapat dilihat MK mengabulkan permohonan judicial review atau uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalamnya, MK mengatur bahwa seluruh parpol termasuk 12 partai yang mengikuti Pemilu 2014 wajib diverifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Kata dia, perkara tersebut disidangkan sejak 30 Agustus 2017 dan baru diputuskan pada 11 Januari 2018.

Ini artinya persidangkan berlangsung selama empat bulan 12 hari. Saat itu juga sudah masuk tahapan pemilu untuk verifikasi partai politik baru.

"Persoalan sisi waktu ini penting karena saya mempelajari dua putusan, Kesan saya MK ngulur waktu sampai masuk pada tahapan-tahapan pemilu yang membuat pelaksanaan pemilu itu di sisi yang terjepit," katanya dalam diskusi perspektif Indonesia dengan tema Pro Kontra Verifikasi Faktual Parpol, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1).

Hal yang sama juga dirasakan terkait pelaksanaan pemilu serentak dimana perkara tersebut baru diputuskan pada Januari 2014 dimana dalam tahapan pileg sedang berlangsung. Sehingga pemilu serentak tidak bisa dilakukan saat tahun 2014 harus diundur di tahun 2019.

Menurutnya, pemilu serentak bisa saja dilakukan di tahun 2014 jika MK cepat memutuskan dan tidak ada kesan mengulur waktu. "Saya menganggap MK ini dalam putusan-putusan mainkan taktik buying time (mengurul waktu) dan harus dilaksanakan," jelasnya.

Mau tidak mau semua putusan MK harus dilaksanakan karena putusan MK itu bersifat wajib dan mengikat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU MK. Dimana hanya MK yang diberikan kewenangan oleh UU untuk menafsirkan Pasal bertentangan dengan konstitusi dan Pasal 173 UU pemilu telah diputus oleh MK.

"Sehingga semua pihak yang berkepentingan dengan putusan itu harus tunduk dan patuh," jelasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Bacakan Putusan 207 Perkara Pileg Hari Ini
MK Bacakan Putusan 207 Perkara Pileg Hari Ini

Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuhkan pembuktian.

Baca Selengkapnya
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
JK: Pemilu di Indonesia Terumit di Dunia
JK: Pemilu di Indonesia Terumit di Dunia

"(Tim penyelenggara pemilu) iya karena rumitnya. Pemilu di Indonesia termasuk yang terumit di dunia," kata JK

Baca Selengkapnya
4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Lengkap dengan Sejarah dan Kiprahnya
4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Lengkap dengan Sejarah dan Kiprahnya

Merdeka.com merangkum informasi tentang 4 partai pemenang pemilu 1955, sejarah, kiprahnya di dalam dunia perpolitikan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya