Meski diberi rapor biru, Gubernur Baten ditantang benahi birokrasi

Merdeka.com - Meski baru beberapa bulan menjabat Gubernur Banten, Wahidin Halim dinilai membawa angin segar perubahan dan harapan baru bagi warganya. Itu diungkap, Syukri Rahmatullah, Ketua Sekertariat Bersama Banten, dalam diskusi bertema Catatan Akhir Tahun, Kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim di BSD, Kota Tangerang Selatan, Minggu (31/12).

Usia kepemimpinan Wahidin Halim di Baten memang baru seumur jagung, namun Syukri menilai sudah beberapa gerakan positif dilakukan untuk membawa perubahan baru. Menurutnya, Wahidin layak memperoleh rapor biru dan harus ditingkatkan di 2018.

"Sebenarnya usia 6 bulan masih relatif dini untuk diberi penilaian, akan tetapi jika dipaksa dengan melihat kinerja selama enam bulan tersebut, ya bisa lah diberi rapor biru," kata Syukri Rahmatullah dalam diskusi bertema catatan akhir tahun kinerja pemerintahan Banten.

Menurut catatan Syukri, salah satu prestasi Wahidin adalah memperketat APBD dengan menghapus anggaran yang tidak perlu. Selain itu, Wahidin juga rajin blusukan memantau kinerja birokrasi dan kondisi masyarakat.

"Secara objektif, itu patut diapresiasi," cetusnya.

Sementara itu pengamat Politik Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyoroti kinerja Gubernur baru Banten soal keseriusannya dalam menata birokrasi yang ada. Karena diketahui, kepemimpinan di Provinsi Banten sempat terjerembab ke dalam pusara korupsi.

"Dukungan partai politik yang begitu kuat kepada pak Wahidin, mestinya tak ada hambatan apapun bagi dia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membersihkan dan menata ulang birokrasi," jelas dia,

Dalam perjalanan memimpin Banten sekitar 6 hingga 7 bulan belakangan, Wahidin mulai menggunakan waktu untuk mengkonsolidasikan birokrasi-birokrasi di bawahnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan jajaran dibawahnya agar berlaku profesional, akuntabel dan transparan.

"Ini enggak mudah menata ulang birokrasi di Banten, karena yang menjadi sebab dan faktor utama korupsi di Banten ini adalah soal birokrasi yang karut-marut, mulai level Office Boy (OB), Satpam, sampai tingkat elit lah kira-kira begitu. Ini menjadi sebab-musabab korupsi di Banten yang cukup lama," ucapnya. (mdk/noe)