Menteri Yuddy klaim, 2 bulan larangan rapat di hotel hemat Rp 5,2 T

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Krisnandi mengungkapkan, larangan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan menggelar rapat di luar hotel memberi manfaat besar. Paling tidak, negara mampu menghemat anggaran sebesar Rp 5,2 triliun sejak kebijakan itu diterapkan dua bulan lalu.

Menurut Yuddy, berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) awal Februari 2015 lalu, kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan.

"Dari laporan yang masuk, dalam dua bulan negara bisa menghemat Rp 5,2 triliun. Itu angka yang besar," ungkap Yuddy di Palembang, Selasa (10/3).

Dikatakannya, dari evaluasi yang dilakukan, hampir seluruh daerah sudah menerapkan kebijakan itu dengan memaksimalkan fasilitas pemerintah dalam setiap kegiatan rapat.

"Selama dua bulan ini, 99,99 persen pemerintahan daerah sudah mematuhi," kata dia.

Dia menambahkan, penghematan anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk program unggulan. Seperti infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan operasional TNI/Polri, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS).

"PNS selalu mengeluh gaji kecil. Larangan itu tetap berjalan, biar alokasi itu bisa kita alihkan ke sana," pungkasnya.