Menteri Tedjo soal LHKPN Budi Waseso: Sekarang sudah siap dilaporkan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno, menegaskan semua pejabat baik di daerah dan di pusat wajib hukumnya, melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak terkecuali Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso.

Saat ditanya soal Budi yang belum melaporkan LHKPN, Tedjo enggan mengaku tak tahu menahu. Tapi dari informasi yang dia dapat langsung dari Budi Waseso, pelaporan harta kekayaan ke KPK akan dilakukan secepatnya.

"Saya tanya ke Budi Waseso kan. Dia mengatakan, saya tanya, kami membuka, setelah itu kami laporkan, sekarang sudah siap untuk melaporkan," kata Tedjo di Istana Bogor, Jumat (5/6).

Menurut Tedjo, Budi Waseso tidak menolak untuk melaporkan harta kekayaannya. Namun, dia minta jangan dikejar-kejar atau diburu-buru.

"Siapa yang menolak, tidak ada. Hanya kemarin, jangan diburu-buru, kita mengumpulkan data dulu," jelas Tedjo.

"Enggak adalah pembangkangan. Jangan ditanya, kapan pak, kapan pak. Itu nanti orang bisa, harus kita tata, pilah, kita inventarisir supaya jangan terlewat. Saya juga siap," imbuhnya.

Politikus NasDem itu menegaskan, setiap pejabat negara harus melaporkan harta kekayaannya. Begitu seseorang dilantik, diharapkan segera menyampaikan kekayaannya kepada KPK.

"Semua pejabat negara untuk laporkan LHKPN harta kekayaan. Dalam waktu satu bulan setelah menjabat biasanya harus sudah menyerahkan. Kita kumpulkan, baru kita laporkan. Enggak ada apa-apa," tutup Menteri Tedjo.