Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) akan meninjau kembali distribusi penyaluran dana desa di kawasan pulau terluar. Hal ini mengingat sulitnya akses dan biaya tinggi harus dikeluarkan untuk mendapatkan penyaluran dana desa.

"Ini adalah permasalahan yang sudah menjadi pembahasan. Kita akan review agar bagaimana dana desa di pulau terluar bisa diberikan insentif lebih," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/10).

Eko menegaskan, bahwa kesalahan administrasi dana desa oleh perangkat desa tidak boleh dikriminalisasi. Dia memahami, bahwa masih banyak kepala desa yang belum menguasai administrasi dengan baik.

"Saya sudah kerjasama dengan KPK terkait pengawasan dana desa. Tapi saya tekankan, bahwa kesalahan dana desa terkait administrasi tapi tidak dikorupsi tidak boleh dikriminalisasi. Tapi sebaliknya, kalau menyalahgunakan amanat dana desa, pemerintah daerah yang akan duluan menjewer," tegasnya.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah fokus untuk mengembangkan desa dan pulau-pulau terluar. Apalagi, hal tersebut tertuang dalam nawacita ketiga Presiden Joko Widodo, yang berkomitmen untuk membangun desa-desa dan daerah tertinggal.

"Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan bahwa desa tidak mengurusi administrasi, namun juga keuangan, pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi desa. Indonesia adalah negara pertama yang memberi kewenangan seperti ini. Jika berhasil, negara-negara yang lain akan meniru," ungkapnya.

Terkait hal tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandow mengakui, hadirnya dana desa telah sangat membantu proses pembangunan di daerah. Ia berkomitmen untuk terus mendorong realisasi dana desa agar menciptakan multiplayer efect yang jelas.

"Meskipun awalnya sulit, kita dorong terus terobosan-terobosan dana desa ini. Karena dari segi materi fisikal masih sangat rendah. Kami akan sangat senang ketika Pak Menteri (Eko Sandjojo) mengatakan bahwa dana desa tahun depan akan mengalami kenaikan," tandasnya.