Follow
Menteri Agama kaget ada 5 fraksi di DPR setuju LGBT
Merdeka.com - Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, UU LGBT tengah dibahas di DPR saat ini. Dia pun mengungkap ada lima fraksi di DPR yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Namun Zulkifli enggan menyebutkan lima fraksi itu. Dia memastikan Fraksi PAN di DPR menolak.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun terkejut. Dia mengaku sangat kaget atas informasi tersebut.
"Saya kaget sekali berita itu. LGBT itu sesuatu yang sama sekali tidak ditoleransi agama apapun. Apalagi agama Islam," kata Lukman dilansir Antara, Minggu (21/1).
Apapun alasannya, lanjut Lukman, semua agama tidak menoleransi tindakan perilaku LGBT. Namun demikian, dia mengaku tak bisa berkomentar banyak terkait hal itu.
"Jadi ya ditanyakan lebih lanjut kepada yang bersangkutan," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korban dugaan pelecehan seorang perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
Menurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.
Baca Selengkapnya
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya