Menteri Agama jelaskan maksud Jokowi soal demokrasi kebablasan

Merdeka.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut demokrasi di Indonesia kebablasan, menuai reaksi banyak pihak. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, konteks kebablasan yang dinilai presiden terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi yang tidak terkontrol.

"Harus dilihat dalam konteksnya seperti apa, dalam hal-hal tertentu memang demokrasi kita dalam artian kebebasan berekspresi, berbicara, sering kali tidak terkontrol. Ini yang dimaksud bapak Presiden," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2).

Sebelumnya, dalam empat sampai lima bulan terakhir, Presiden Joko Widodo mengaku mendapat banyak pertanyaan mengenai demokrasi di Indonesia yang tengah diuji oleh serangkaian persoalan. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah demokrasi Indonesia yang sudah kelewatan atau kebablasan.

"Apa demokrasi sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab iya. Demokrasi kita kebablasan," tegas Presiden Jokowi saat memberikan pidato dalam rangka pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Rabu (22/2).

Jokowi menuturkan, praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Presiden mengatakan, penyimpangan praktik demokrasi secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA. Jokowi menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia menghindari praktik semacam ini.

"Sekarang ini bertebarannya kebencian, fitnah, saling memaki, menghujat, bohong. Kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita," kata Jokowi.