Menkumham gandeng Bareskrim usut dalang 72.000 data sampah sistem e-paspor

Minggu, 21 Januari 2018 09:33 Reporter : Hari Ariyanti
Menkumham gandeng Bareskrim usut dalang 72.000 data sampah sistem e-paspor Festival keimigrasian di Monas. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) telah membuka layanan paspor melalui sistem dalam jaringan atau online. Namun, layanan itu tak berjalan optimal dan tak bisa diakses dengan mudah oleh warga karena banyaknya data sampah yang masuk ke sistem.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan ada 72.000 data sampah tersebut masuk ke sistem layanan e-paspor ini.

"Beberapa waktu lalu kami membuat pendaftaran online yang mendapat respons positif. Tapi karena beberapa ulah masyarakat tak bertanggung jawab dengan laporan fiktif ada 72.000 data sampah sehingga pendaftaran online sangat sulit diakses masyarakat," jelasnya dalam Festival Keimigrasian di Monas, Minggu (21/1).

Atas persoalan ini, Yasonna meminta maaf kepada masyarakat. Pihaknya juga akan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu Kemenkumham telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengusut siapa dalang di balik masuknya ribuan data sampah dalam sistem Dirjen Keimigrasian ini.

"Kami sedang bangun sistem itu sekarang untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Dan kami kerjasama dengan Bareskrim untuk mengusut siapa yang menyalahgunakan ini," tegasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa layanan paspor daring bertujuan baik untuk memudahkan masyarakat. "Jangan sampai ada pihak yang sengaja membajak pelayanan publik kita," tegasnya.

Dalam perbaikan sistem ini, Kemenkumham juga berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya badan Intelijen Negara (BIN). Pihaknya akan merekrut ahli IT untuk mengembangkan sistem daring yang dapat mencegah peretasan.

"Kita coba kembangkan sistem online yang bisa mencegah perbuatan-perbuatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.

Festival Keimigrasian dihadiri juga oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno dan Duta Besar negara-negara sahabat. Dalam kesempatan itu, Menkumham berterima kasih pada Pemprov DKI Jakarta yang memberikan izin penggunaan Monas untuk kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini juga memberi dampak positif untuk perkembangan pariwisata di DKI Jakarta. [rhm]

Topik berita Terkait:
  1. Menkumham
  2. Paspor
  3. Imigrasi
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini