Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkumham gandeng Bareskrim usut dalang 72.000 data sampah sistem e-paspor

Menkumham gandeng Bareskrim usut dalang 72.000 data sampah sistem e-paspor Festival keimigrasian di Monas. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) telah membuka layanan paspor melalui sistem dalam jaringan atau online. Namun, layanan itu tak berjalan optimal dan tak bisa diakses dengan mudah oleh warga karena banyaknya data sampah yang masuk ke sistem.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan ada 72.000 data sampah tersebut masuk ke sistem layanan e-paspor ini.

"Beberapa waktu lalu kami membuat pendaftaran online yang mendapat respons positif. Tapi karena beberapa ulah masyarakat tak bertanggung jawab dengan laporan fiktif ada 72.000 data sampah sehingga pendaftaran online sangat sulit diakses masyarakat," jelasnya dalam Festival Keimigrasian di Monas, Minggu (21/1).

Atas persoalan ini, Yasonna meminta maaf kepada masyarakat. Pihaknya juga akan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu Kemenkumham telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengusut siapa dalang di balik masuknya ribuan data sampah dalam sistem Dirjen Keimigrasian ini.

"Kami sedang bangun sistem itu sekarang untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Dan kami kerjasama dengan Bareskrim untuk mengusut siapa yang menyalahgunakan ini," tegasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa layanan paspor daring bertujuan baik untuk memudahkan masyarakat. "Jangan sampai ada pihak yang sengaja membajak pelayanan publik kita," tegasnya.

Dalam perbaikan sistem ini, Kemenkumham juga berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN). Pihaknya akan merekrut ahli IT untuk mengembangkan sistem daring yang dapat mencegah peretasan.

"Kita coba kembangkan sistem online yang bisa mencegah perbuatan-perbuatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.

Festival Keimigrasian dihadiri juga oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno dan Duta Besar negara-negara sahabat. Dalam kesempatan itu, Menkumham berterima kasih pada Pemprov DKI Jakarta yang memberikan izin penggunaan Monas untuk kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini juga memberi dampak positif untuk perkembangan pariwisata di DKI Jakarta.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya

Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri
KPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri

Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.

Baca Selengkapnya
Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan
Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan

Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.

Baca Selengkapnya
Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Pendukung Mas Ganjar Sabar, Jangan Sedih
Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Pendukung Mas Ganjar Sabar, Jangan Sedih

TPN Ganjar-Mahfud tengah mengumpulkan dugaan kecurangan selama proses Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya
Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus
Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus

Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum
Ketua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum

KPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pengamat Siber Temukan Keanehan Data Penghitungan Suara pada Situs KPU
Pengamat Siber Temukan Keanehan Data Penghitungan Suara pada Situs KPU

Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU

Baca Selengkapnya
Sistem Tol Tanpa Sentuh Diklaim Bisa Hemat BBM Kendaraan
Sistem Tol Tanpa Sentuh Diklaim Bisa Hemat BBM Kendaraan

Penerapan sistem bayar tol tanpa sentuh tersebut dinilai memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia.

Baca Selengkapnya