Merdeka.com - Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan jika surat keputusan yang dikeluarkan terhadap kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono tetap sah dan berlaku. Yasonna menegaskan, SK sudah otomatis berjalan dan memiliki kekuatan hukum.

"SK sudah dikeluarkan dan itu SK berlaku sah, sampai sekarang masih sah. Ini kan ditunda, saya diminta ditunda tapi tidak dibatalkan. Karena masih pemeriksaan pokok perkara," kata Yasonna saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat (5/4).

Dengan SK yang mengakui kepengurusan hasil munas Ancol, Yasonna mengatakan, hal itu bisa menjadi landasan bagi Partai Golkar untuk mengikuti pilkada. Namun, putusan sementara PTUN membuat persoalan lagi.

"Untuk menyelesaikan persoalan Golkar itu nanti melalui munas 2016. Kalau dari segi kepastian hukum, keputusan saya terlepas puas atau tidak puas itu menjadi jelas, Golkar bisa mengajukan calon di pilkada," tuturnya.

Lebih lanjut, Yasonna menegaskan, akan mempelajari putusan tersebut. "Agung secara hukum sah. Kan sudah disahkan, sudah dikeluarkan pengadilan meminta penundaan tapi saya belum tahu putusannya. Saya pelajari dulu sebagai negara hukum kita taat saja," jelas Yasonna.

Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto agar menjadi penyelesai masalah, bukan memperkeruh. Hal ini dikatakannya terkait tidak dijalankan sidang paripurna di DPR.

"Pimpinan DPR jangan menjadi pembuat masalah tapi harus menjadi penyelesai masalah," tegas Agung di Gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Kamis (2/4).

"Juga pimpinan DPR itu bukan komandan. Dia mempunyai fungsi untuk memastikan semua tugas kedewanan berjalan dengan baik," lanjut Agung.

Terkait itu, Agung menegaskan akan tetap menjalankan organisasi Golkar sesuai keputusan Menkum HAM. Lanjut dia, keputusan Menkum HAM pada dasarnya bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Putusan Menkum Ham diyakini Agung sebagai sikap seorang negarawan.

"Maka dengan itu kami tetap menjalankan tugas organisasi. Fraksi tetap dijalankan karena ini internal partai. Kami tidak mau ada kevakuman," katanya.

Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas ke-IX di Bali, Aburizal Bakrie menegaskan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung penuh Golkar mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dianggap belum mematuhi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

Menurut pria yang akrab disapa Ical itu Menkum HAM harus mematuhi keputusan PTUN yang menunda pelaksanaan keputusan Yasonna terkait kisruh kepengurusan Golkar.

"Negara ini negara hukum. Menteri harus mematuhi untuk menunda keputusannya," kata Ical di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/4) malam.

Ical menilai kondisi perpolitikan di Indonesia terbilang tenang namun menghanyutkan. Situasi itu tidak terlepas dari keretakan partai beringin yang saat ini terbelah menjadi dua kubu.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah harus berhati-hati dalam keputusannya. Sebab, jangan sampai setiap keputusan pemerintah nantinya bakal mengacaukan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Semua pihak harus berhati-hati dengan masalah yang merundung saat ini. Jangan sampai mengacaukan presiden Jokowi dengan kesulitan," tandasnya.

Baca juga:
Kubu Agung klaim putusan PTUN tak pengaruhi legalitas Munas Ancol
Kubu Ical serahkan surat hasil kemenangan di PTUN ke DPR
PTUN keluarkan putusan sela, kubu Ical pede bakal kuasai Golkar

Kasus surat mandat palsu, Bareskrim periksa 40 pengurus Golkar

Langkah Agung kuasai Golkar terganjal putusan PTUN

Agung Laksono diganjal putusan sela PTUN'])" href="http://www.merdeka.com/politik/4-reaksi-kubu-agung-laksono-diganjal-putusan-sela-ptun.html" target="_blank">4 Reaksi kubu Agung Laksono diganjal putusan sela PTUN

Golkar)', 'Click', 'PTUN tunda SK Menkum HAM soal Golkar, pemerintah takkan intervensi'])" href="http://www.merdeka.com/politik/ptun-tunda-sk-menkum-ham-soal-golkar-pemerintah-takkan-intervensi.html" target="_blank">PTUN tunda SK Menkum HAM soal Golkar, pemerintah takkan intervensi