Merdeka.com - Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan jika surat keputusan yang dikeluarkan terhadap kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono tetap sah dan berlaku. Yasonna menegaskan, SK sudah otomatis berjalan dan memiliki kekuatan hukum.
"SK sudah dikeluarkan dan itu SK berlaku sah, sampai sekarang masih sah. Ini kan ditunda, saya diminta ditunda tapi tidak dibatalkan. Karena masih pemeriksaan pokok perkara," kata Yasonna saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat (5/4).
Dengan SK yang mengakui kepengurusan hasil munas Ancol, Yasonna mengatakan, hal itu bisa menjadi landasan bagi Partai Golkar untuk mengikuti pilkada. Namun, putusan sementara PTUN membuat persoalan lagi.
"Untuk menyelesaikan persoalan Golkar itu nanti melalui munas 2016. Kalau dari segi kepastian hukum, keputusan saya terlepas puas atau tidak puas itu menjadi jelas, Golkar bisa mengajukan calon di pilkada," tuturnya.
Lebih lanjut, Yasonna menegaskan, akan mempelajari putusan tersebut. "Agung secara hukum sah. Kan sudah disahkan, sudah dikeluarkan pengadilan meminta penundaan tapi saya belum tahu putusannya. Saya pelajari dulu sebagai negara hukum kita taat saja," jelas Yasonna.
Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto agar menjadi penyelesai masalah, bukan memperkeruh. Hal ini dikatakannya terkait tidak dijalankan sidang paripurna di DPR.
"Pimpinan DPR jangan menjadi pembuat masalah tapi harus menjadi penyelesai masalah," tegas Agung di Gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Kamis (2/4).
"Juga pimpinan DPR itu bukan komandan. Dia mempunyai fungsi untuk memastikan semua tugas kedewanan berjalan dengan baik," lanjut Agung.
Terkait itu, Agung menegaskan akan tetap menjalankan organisasi Golkar sesuai keputusan Menkum HAM. Lanjut dia, keputusan Menkum HAM pada dasarnya bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Putusan Menkum Ham diyakini Agung sebagai sikap seorang negarawan.
"Maka dengan itu kami tetap menjalankan tugas organisasi. Fraksi tetap dijalankan karena ini internal partai. Kami tidak mau ada kevakuman," katanya.
Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas ke-IX di Bali, Aburizal Bakrie menegaskan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung penuh Golkar mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dianggap belum mematuhi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.
Menurut pria yang akrab disapa Ical itu Menkum HAM harus mematuhi keputusan PTUN yang menunda pelaksanaan keputusan Yasonna terkait kisruh kepengurusan Golkar.
"Negara ini negara hukum. Menteri harus mematuhi untuk menunda keputusannya," kata Ical di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/4) malam.
Ical menilai kondisi perpolitikan di Indonesia terbilang tenang namun menghanyutkan. Situasi itu tidak terlepas dari keretakan partai beringin yang saat ini terbelah menjadi dua kubu.
Karena itu, lanjut dia, pemerintah harus berhati-hati dalam keputusannya. Sebab, jangan sampai setiap keputusan pemerintah nantinya bakal mengacaukan kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Semua pihak harus berhati-hati dengan masalah yang merundung saat ini. Jangan sampai mengacaukan presiden Jokowi dengan kesulitan," tandasnya.
Baca juga:
Kubu Agung klaim putusan PTUN tak pengaruhi legalitas Munas Ancol
Kubu Ical serahkan surat hasil kemenangan di PTUN ke DPR
PTUN keluarkan putusan sela, kubu Ical pede bakal kuasai Golkar
Kasus surat mandat palsu, Bareskrim periksa 40 pengurus Golkar
Langkah Agung kuasai Golkar terganjal putusan PTUN
Agung Laksono diganjal putusan sela PTUN'])" href="http://www.merdeka.com/politik/4-reaksi-kubu-agung-laksono-diganjal-putusan-sela-ptun.html" target="_blank">4 Reaksi kubu Agung Laksono diganjal putusan sela PTUN
Golkar)', 'Click', 'PTUN tunda SK Menkum HAM soal Golkar, pemerintah takkan intervensi'])" href="http://www.merdeka.com/politik/ptun-tunda-sk-menkum-ham-soal-golkar-pemerintah-takkan-intervensi.html" target="_blank">PTUN tunda SK Menkum HAM soal Golkar, pemerintah takkan intervensi
Suplai Dana untuk Amunisi KKB Rp150 Juta, Kepala Kampung di Nduga Ditangkap
Sekitar 22 Menit yang laluPengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Bisa Menolak Perintah Atasan Tembak Brigadir J
Sekitar 25 Menit yang laluSatpam di Denpasar Produksi Cokelat Rasa Ganja, Diedarkan ke Luar Kota
Sekitar 53 Menit yang laluGanjar Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Jateng Naik Tak Lepas dari Peran Petani
Sekitar 1 Jam yang laluWamen Haji dan Umrah Saudi Puji Kekompakan Petugas RI Layani Jemaah di Tanah Suci
Sekitar 1 Jam yang laluPerselingkuhan di Masa Lalu Picu Cekcok, Wanita Kampar Tewas Dianiaya Suami
Sekitar 1 Jam yang laluBakar Hutan untuk Tanam Jagung, Dua Orang di Samosir Ditangkap Polisi
Sekitar 2 Jam yang laluKPK Beberkan Jejak Pelarian Bupati Mamberamo Tengah, Lewat Jalur Darat dan Bawa 3 Tas
Sekitar 2 Jam yang laluLansia di Penjaringan Nekat Bakar Rumah Tetangga, Ternyata Ini Penyebabnya
Sekitar 2 Jam yang laluSantri Meninggal Berkelahi, Ponpes Daar El Qolam Dapat Laporan usai Korban Tak Sadar
Sekitar 2 Jam yang laluAKP Rita Yuliana Buka Suara soal Diisukan Punya Hubungan dengan Jenderal
Sekitar 3 Jam yang laluFase Pemulangan dari Madinah Masih Berlangsung, 78.369 Jemaah Sudah di Tanah Air
Sekitar 3 Jam yang laluRoy Suryo Ajukan Penangguhan Penahanan, Pelapor Minta Polisi Tolak
Sekitar 3 Jam yang laluCEK FAKTA: Tidak Benar Sunscreen dan Konsumsi Minyak Sayur Menyebabkan Kanker Kulit
Sekitar 5 Hari yang laluKetahui Perbedaan antara Sunscreem dan Sunblock, Cegah Salah saat Memilih
Sekitar 6 Bulan yang lalu12 Rekomendasi Sunscreen Ringan di Bawah Rp100.000 dengan SPF Minimal 30
Sekitar 7 Bulan yang lalu5 Rekomendasi Sunscreen Gel Terbaik Ini Cocok untuk Kulit Berminyak
Sekitar 11 Bulan yang laluPengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Bisa Menolak Perintah Atasan Tembak Brigadir J
Sekitar 33 Menit yang laluAKP Rita Yuliana Buka Suara soal Diisukan Punya Hubungan dengan Jenderal
Sekitar 3 Jam yang laluCopot Irjen Ferdy Sambo, Kapolri Lantik Syahardiantono jadi Kadiv Propam
Sekitar 5 Jam yang laluLPSK Jelaskan Syarat Bharada E untuk Jadi Justice Collaborator: Bukan Pelaku Utama
Sekitar 6 Jam yang laluPengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Bisa Menolak Perintah Atasan Tembak Brigadir J
Sekitar 33 Menit yang laluVIDEO: Timsus Bentukan Kapolri 'Gaspol' Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob
Sekitar 3 Jam yang laluVIDEO: Profil Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Perintahkan Brimob Siaga di Mabes
Sekitar 3 Jam yang laluCopot Irjen Ferdy Sambo, Kapolri Lantik Syahardiantono jadi Kadiv Propam
Sekitar 5 Jam yang laluPengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Bisa Menolak Perintah Atasan Tembak Brigadir J
Sekitar 33 Menit yang laluVIDEO: Timsus Bentukan Kapolri 'Gaspol' Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob
Sekitar 3 Jam yang laluVIDEO: Profil Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Perintahkan Brimob Siaga di Mabes
Sekitar 3 Jam yang laluEkonomi Tumbuh Impresif, Puteri Komarudin: Pemulihan Terus Berlanjut dan Semakin Kuat
Sekitar 7 Jam yang laluSukamta: Indonesia Harus galang Kekuatan Internasional Hentikan Kebrutalan Israel
Sekitar 7 Jam yang laluBRI Liga 1: Bobotoh Memanas Minta Robert Alberts Dipecat, Legenda Persib Maklum
Sekitar 2 Jam yang laluBRI Liga 1: Baru Cetak 3 Gol Sejak 2011, Gelandang Bhayangkara Lebih Pentingkan Kemenangan
Sekitar 3 Jam yang laluAdvertisement
Advertisement
Sandiaga Salahuddin Uno
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami