Menko Puan kumpulkan para menteri bahas defisit BPJS Kesehatan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rakor koordinasi tingkat menteri (RTM) membahas pengendalian defisit BPJS Kesehatan di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Barat no 3, Jakarta Pusat, Senin (6/11). Rakor ini merupakan kelanjutan dari rakor pada 25 Juni 2017.
"Rakor hari ini fokus pada apa yang sudah digagas dengan Menkeu beberapa waktu lalu,: ungkap Puan saat memberikan pengantarnya.
Sejumlah menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga hadir dalam rapat koordinasi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
Sebelumnya, Puan meminta dilakukan kajian opsi-opsi pengendalian defisit BPJS Kesehatan. Di antaranya pengendalian defisit bisa dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Saat ini, ada 34 pemerintah provinsi, serta 531 pemerintah kabupaten/kota. Kepada mereka, Puan menyarankan agar turut berperan dengan mengalokasikan minimal 10 persen iuran untuk BPJS Kesehatan.
"Mereka itu mengalokasikan anggaran kesehatannya, yang seharusnya disesuaikan, kalau di pusat 5 persen, di mereka itu dialokasikan minimal 10 persen," kata Puan.
Selain itu, Puan juga meminta agar ada peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan. Misalnya pembayaran reimburse BPJS Kesehatan kepada rumah sakit bisa dilakukan tepat waktu.
"Sehingga kalau ada komplain dari rumah sakit atau masyarakat, bisa diselesaikan dengan lebih baik," ujar Puan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaProgram bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir mengatakan imbauan pengeras suara agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Budi menyebut kesehatan dan pendidikan berkualitas merupakan dua kunci penting agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2030.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki diisukan bakalmundur dari kabinet Jokowi
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaBamsoet menilai kebijakan Mentan sukses mengurai berbagai persoalan pangan yang menghambat produksi selama ini.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnya