Menko PMK Minta Pemda Data Warga Miskin Ekstrem yang Belum Masuk BPJS Kesehatan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tengah mendata warga miskin ekstrem yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut guna menjamin bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan serta mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
"Saya minta kepada kabupaten/kota yang masih ada warga miskin khususnya di dalam desil 1 P3KE yang belum mendapatkan layanan BPJS supaya didata dan dimasukan ke dalam DTKS dan dilaporkan kepada kami. Sehingga yang bersangkutan segera mendapatkan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan," jelas Muhadjir saat Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Ekstrem secara daring dikutip Kamis (30/3).
Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini juga terus dilakukan melalui penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Musi Rawas.
"Kami melakukan pemantapan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, pemberdayaan UMKM serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, dan pemenuhan akses layanan dasar yang meliputi pembangunan Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Pendidikan Anak Usia Dini, membangun jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa," ujar Suwarti selaku Wakil Bupati Musi Rawas.
Kegiatan Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan merupakan yang ke-28.
Diikuti oleh perwakilan dari seluruh 17 kabupaten kota yaitu Musi Rawas, Ogan Ilir, Banyu Asin, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Lahat.
Kemudian, Empat Lawang, Musi Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, dan Pagar Alam.
Pada Dialog tersebut turut Hadir Pula Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Perwakilan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Sugito, serta Perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agama.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko PMK Muhadjir Effendi Bongkar Gelagat Menkeu Sri Mulyani di Istana saat Diisukan Mundur
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki diisukan bakalmundur dari kabinet Jokowi
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko PMK Muhadjir: Pengeras Suara Untuk Kepentingan Ibadah, Jangan Adu Keras
Menko PMK Muhadjir mengatakan imbauan pengeras suara agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat
Baca SelengkapnyaMenko PMK Jamin Kabinet Aman di Tengah Isu Menteri Mau Mundur
Muhadjir menyebut, dalam tahun politik ini banyak menteri yang mencalonkan jadi caleg maupun tim sukses.
Baca SelengkapnyaMenko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024
Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: Mundurnya Mahfud MD karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi
Mahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca Selengkapnya