Merdeka.com - Sebanyak 440 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 meninggal dunia usai menjalankan tugas. Mayoritas dari mereka meninggal karena faktor kelelahan.

Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, terhadap jasad seseorang, proses autopsi biasanya memang ada permintaan dari keluarga karena melihat ada ketidakwajaran pada korban.

"Jadi tidak semua (Meninggal) diautopsi. Kalau ada yang tidak wajar, atas permintaan keluarga, melihat ini tidak wajar dan harus melalui polisi. Polisi menentukan di autopsi atau tidak. Karena kami tenaga kerja kesehatan jika ada permintaan dari polisi begitu. Jadi tidak semua diautopsi," kata Nila saat ditemui di Denpasar, Bali, Senin (13/5).

Namun, katanya, jika seseorang memang ada riwayat sakit jantung, atau berusia lanjut, kemudian mengalami kelelahan dan meninggal dunia. Bisa saja proses autopsi tidak dilakukan.

"Kalau curiga meninggalnya aneh, mungkin bisa meminta (autopsi) tapi kalau memang ada riwayat sakit jantung kemudian umurnya sudah tua kemudian lihat dia kelelahan dan sebagainya iya mungkin tidak perlu," jelasnya.

Menyikapi insiden banyaknya petugas KPPS meninggal usai bertugas 17 April lalu, Nila mengaku tak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi. Meski demikian, tentunya kejadian itu menjadi bahan evaluasi di kemudian ahri.

"Barangkali kali iya ke depannya (Evaluasi). Karena ketua KPU mengatakan hitungan kami hanya TPS 7,2 juta (petugas) tenyata ditambah Linmas dan macam-macam hampir 10 juta pekerja yang membantu. Jadi bagaimana mau diperiksa kesehatannya 10 juta," ujarnya.