Menkes Budi Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, YLKI: Enggak Paham UU
Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyentil masyarakat kalangan atas alias orang kaya yang masih menggunakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan). Ia menilai, BPJS diperuntukkan bagi mereka dari kalangan menengah ke bawah.
Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai Menkes Budi soal BPJS hanya berorientasi dari sisi ekonomi. Bukan undang-undang soal substansi pengaturan jaminan kesehatan negara bagi WNI.
Sesuai, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa setiap warga negara wajib mengikuti program BPJS.
"Pernyataan Menkes itu terlalu economic oriented. Menkes enggak paham UU, bahkan enggak paham konstitusi. Kalau mau begitu konsepnya, ya ubah dulu UU-nya, bahkan ubah dulu Konstitusi," kata Tulus saat dihubungi merdeka.com, Jumat (25/11).
Tulus menuturkan, seluruh warga negara memiliki kesamaan hak terutama kerangka pemenuhan hak atas layanan kesehatan.
Karenanya, negara wajib bertanggung jawab dengan menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan serta memenuhi hak atas kesehatan.
"Hak mendapatkan pelayanan kesehatan itu hak-hak asasi sebagai warga negara. Siapapun warga negaranya," tuturnya.
Tulus menambahkan, pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu melalui BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Yang penting, negara itu sudah menjamin warga negara yang tidak mampu yaitu dengan adanya PBI," tutupnya.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyindir orang kaya yang berobat menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Sindiran ini disampaikan Budi saat Rapat Kerja Komisi IX DPR pada Selasa (22/11) lalu.
Sindiran Menkes
Rencananya, Budi bakal meminta data pembiayaan seribu orang teratas atau paling tinggi dalam BPJS Kesehatan."Saya mau tarik datanya, cek PLN bayarnya berapa kvA (kilovolt ampere), kalau di atas 6.600 itu orang yang salah," kata Budi.
Dengan data tersebut juga bakal dilihat NIK yang bisa dicek apakah punya kartu kredit atau tidak. Jika punya kartu kredit dengan limit Rp100 juta, menurut Budi, itu orang yang salah mendapatkan manfaat BPJS Kesehatan.
"Kalau enggak punya kartu kredit ya itu benar (bisa mendapatkan pengobatan dengan BPJS Kesehatan, tapi kalau limit kartu kredit Rp100 juta, itu bukan orang yang tepat untuk kita bayari," katanya sambil tertawa.
Menurut Budi, lebih bijak bila BPJS Kesehatan diberikan kepada rakyat yang betul-betul tidak mampu. Sementara masyarakat mampu harusnya dicover oleh asuransi swasta.
"Maka dari itu coverage enggak boleh terlalu tinggi. Kalau coverage terlalu tinggi dan bayarnya murah pasti diambil orang kaya, "Oh ini coverage tinggi dan bayar murah, ah pakai BPJS saja," tutur Budi.
Reporter Magang: Syifa Annisa Yaniar
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat
Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaMenkes: Masyarakat Harus Sehat dan Pintar Kalau Mau RI Jadi Negara Maju
Budi menyebut kesehatan dan pendidikan berkualitas merupakan dua kunci penting agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2030.
Baca Selengkapnya8 Cara Mencegah DBD pada Anak, Lakukan Sejak Dini
Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk melakukan pencegahan DBD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Syok Malah jadi Tersangka Usai Lawan Pencuri, Penggembala Kambing Jatuh Sakit & Tak Mau Makan
Sakit Paru-Paru yang diderita Muhyani kembali kambuh. Dia batuk tak henti-henti.
Baca Selengkapnya"Jaga Gaya Hidupmu, Jaga Kesehatan Matamu!"
Gaya hidup yang kita miliki sehari-hari bisa sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Hal ini termasuk dalam kesehatan mata.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaCara Mencegah Usus Buntu pada Anak, Jaga Asupannya tetap Sehat
Usus buntu pada anak adalah kondisi medis di mana apendiks, organ kecil yang menempel pada usus besar mengalami infeksi dan peradangan.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Menkes Lakukan Transformasi Kesehatan Besar-besaran
Budi menjelaskan, puncak dari transformasi tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses kesehatan yang berkualitas dan murah.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca Selengkapnya