Mendagri: Ormas anti-Pancasila silakan pergi dari Indonesia
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan telah menjalin koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menindak organisasi masyarakat (ormas) anti-Pancasila. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi pergerakan ormas anti-Pancasila.
Apabila sudah ditindak dan tetap bersikukuh tak menginginkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Tjahjo meminta ormas-ormas tersebut angkat kaki dari Tanah Air.
"Kapolri dengan Jaksa Agung kemarin saya sudah ketemu, dan beliau dengan Kepala BIN sudah menghadap kepada Pak Presiden, tentunya akan ada langkah-langkah secara cepat untuk menyelesaikan seandainya ada ormas yang lantang dan menantang saya anti-Pancasila. Silakan pergi dari Indonesia," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/5).
Tjahjo menjelaskan telah mengirimkan surat resmi ke Kapolri untuk meminta mengamati gerak-gerik dari ormas anti-Pancasila. Apabila ditemukan kegiatan yang mengancam kedaulatan negara, dia memastikan kepolisian akan menindaknya.
"Saya kira kepolisian akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepastian hukum yang ada. Jadi jangan berlindung di toleransi, jangan berlindung di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan," tegasnya.
Meski demikian, mantan Sekjen PDIP itu enggan mengungkapkan berapa jumlah ormas anti-Pancasila yang ada di Indonesia. Dia menyatakan data-data tentang ormas dipegang oleh Kejaksaan Agung dan Polri.
"Itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan Kejaksaan Agung kalau memang ada ormas beraliran sesat. Kapolri juga punya data dari hasil mencermati tadi," tukasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain tak mau menyebut nama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi enggan berbicara soal angka.
Baca SelengkapnyaRasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh
Baca SelengkapnyaKehadiran Kortas Tipidkor diharapkan bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMelalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca Selengkapnya