Mendagri Ajak Seluruh Unsur Pemerintahan Cegah Konflik Sosial Usai Pemilu

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan sesuai Undang-undang dan peraturan menteri penangan konflik merupakan wewenang kepala daerah. Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah mulai dari tingkatan provinsi sampai kabupaten harus memelihara kondisi damai dalam masyarakat.

Kemudian, membangun sistem penyelesaian secara damai dan meredam potensi konflik. Serta membangun sistem peringatan dini.

"Sesuai temanya, kita harus bisa merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa pasca-Pemilu 2019. Rakyat Indonesia jangan sampai terpecah," kata Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertema 'Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019' di Ball Room Hotel Paragon Jakarta, Kamis (16/5).

Menurut Tjahjo, kegiatan ini merupakan bentuk antisipasi konflik yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Tujuannya untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinergitas antar seluruh aparatur pemerintah pusat dan daerah.

Hal senada dikatakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo. Dalam sambutannya Soedarmo mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.

Soedarmo juga menjelaskan bahwa penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi dan terpadu dan terkoordinasi seluruh unsur tingkatakan pemerintah yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan oleh Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial kepada lima Provinsi dengan nilai tertinggi yaitu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama.

Sedangkan peringkat dua diraih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ketiga Provinsi Maluku Utara, keempat Provinsi Lampung, dan kelima Provinsi Aceh. Penghargaan secara langsung diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Selain dihadiri Mendagri, acara ini juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, perwakilan TNI serta Polri. Masing-masing memberikan paparan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta kesiapan Pemerintah, TNI dan Polri dalam menjaga kedamaian bangsa. Bahkan TNI dan Polri secara langsung siap bahu membahu bersama masyarakat menjaga kedamaian dan keutuhan Negara NKRI.

Rakornas ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi di antaranya imbauan kepada pemerintah daerah agar merespons secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Kedua, setiap daerah harus meningkatkan koordinasi dan keterpaduan tim terpadu penanganan konflik sosial khsusunya dalam mendeteksi potensi konflik di masyarakat. Terakhir, kepada lima provinsi dan 5 kabupaten/kota terbaik dalam tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2018 untuk tetap mempertahankannya.