Menag serukan penceramah tak bahas SARA dan politik praktis

Jumat, 28 April 2017 16:28 Reporter : Rizky Andwika
Menag serukan penceramah tak bahas SARA dan politik praktis Kiswah Kakbah di Masjid Istiqlal. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan seruan yang meminta penceramah di tiap rumah ibadah untuk tidak menyampaikan materi yang mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.

Hal ini merupakan salah satu poin dari sembilan poin seruan ceramah di rumah ibadah oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang resmi dikeluarkan, Jumat (28/4).

Lukman menambahkan, materi yang disampaikan diminta tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.

"Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis," kata Lukman.

Penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia. Ceramah diminta disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.

"Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun," kata Lukman.

Lukman menjelaskan, ceramah juga diminta bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural.

Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.

"Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Lukman.

Seruan ini, lanjut Lukman, diharapkan agar diperhatikan, dimengerti, dan diindahkan oleh para penceramah agama, pengelola rumah ibadah, dan segenap masyarakat umat beragama di Indonesia. [ian]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini